Sekjen GIBAS Kota Banjar Sesalkan Atas Pelaporan Pasal 372 Terhadap Debitur Adira Finance

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : A Y Saputra

Koran SINAR PAGI Kota Banjar – Sekjen Gibas Banjar Dani sesalkan atas pelaporan pasal 372 terhadap debitur Adira Finance atas Hj Siti,hal tersebut disampaikan Sekjen GIBAS Resort Kota Banjar Dani, “Saya sangat mengecam atas tindakan pelaporan dengan no
R/LI_51/ll/Res.1.24/2021/Res TGL 22 Februari 2021.

Menurut Dani ini suatu tindakan intimidasi hukum terhadap debitur, karena untuk fidusia itu sudah di atur dalam UUD Fidusia dan putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan: “Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata.

“Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984 menyatakan : “Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan.”

Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: “Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan. Seharusnya pihak pemberi pinjaman keuangan melaporkan ke pengadilan perdata bukan ke kepolisian karna ini bukan ranah perdata.

Lanjut Dani, GIBAS selaku kontrol social masyarakat akan siap melakukan pendampingan debitur atas Hj.Siti dan bila debitur Hj.Siti untuk melaporkan balik GIBAS siap juga untuk melakukan pendampingan sampai permasalahan ini beres, tutur Dani.

Karena ada Hak debitur untuk melakukan laporan atas tindakan KUHP 220/317 Pasal 220 KUHP : “Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 317 KUHP : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selaku warga masyarakat, dirinya berharap APH bisa jadi penengak dan berpandangan hukum yang obyektip juga kepada OJK (otoritas jasa keuangan) agar bisa memberikan sangsi terhadap pemberi jasa keuangan yang bertindak semena mena terhadap debitur.

Pos terkait

banner 468x60