FKSS Jabar Masukan Aturan PPDB & Sosialisasikan Bantuan Jalur E-Pleaning

Pewarta: Dwi Arifin
Koran Sinar Pagi (Bandung)-, Proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022 mulai disosialisasikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi M.Si. Targetnya untuk tahun ini proses PPDB panitianya itu harus melibatkan sekolah swasta atau mengakomodir masukan dari sekolah swasta dalam prosesnya.

Setelah mendengar kabar tersebut, Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta / FKSS Jawa Barat, Ade Hendriana S.H mengungkapkan bahwa saat ini SMK ataupun SMA swasta sudah melaksanakan PPDB secara online. Sehingga tahun dulu ada yang namanya jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu / KETM yang tidak diterima masuk ke negeri. Mereka tetap bisa sekolah di swasta dengan jalur pendaftaran online. Jelasnya kepada media koransinarpagijuara.com

Menurutnya, hanya proses prosedur dan mekanismenya yang selalu perlu dimatangkan. Agar pelaksanaanya tetap berjalan optimal dan berkeadilan. Kalau melihat proses PPDB tahun lalu, jujur beberapa tahun ke belakang kita itu sering dijadikan hanya pendengar uji publik aturan PPDB. Padahal kita itu perlu memberikan masukan yang jadi bahan rumusan kebijakan. Dan pada tahun ini dengan adanya agenda Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengajak merumuskan aturan PPDB untuk jadi Peraturan Gubernur. Itu sangat kita harapkan, agar tercapainya keseimbangan, keadilan & kemajuan pendidikan sekolah negeri dan sekolah swasta

FKSS berharap pada PPDB itu ada aturan misalnya aturan PPDB diantaranya pertama pilihan 1 itu ke sekolah negeri yang ke-2 swasta. Jangan sampai pilihan swasta ketiga setelah pilihan negeri dan negeri terus.

Ade juga mengingatkan perihal kouta juga harus di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jangan sampai kuotanya itu tidak transparan dan daya tampungnya itu melebihi kapasitas. Padahal banyak sekolah swasta yang masih kosong.

Ade mengharapkan bahwa untuk bantuan Bantuan Oprasional Pendidikan / BOPD, itu harusnya tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta. Jadi aturannya harus sama untuk bantuan-bantuan yang lain juga.

Selain itu, saat ini ada proses baru pengajuan bantuan berupa anggaran Ruang Kelas Baru untuk sarana fisik dalam rangka pemerataan pendidikan. Sekarang ini sudah terbuka melalui pengajuan E-Pleaning untuk sekolah swasta 30% untuk sekolah negeri biasanya 70%. Seleksi melalui E-Plaening, lalu pengajuan tersebut diseleksi dinas ataupun Bappeda Jadi intinya kita pihak sekolah ataupun Yayasan harus rajin-rajin mengikuti perkembangan informasi melaksanakan apa yang disampaikan oleh dinas. Kita lihat kekurangannya misalnya dalam proposal ada kekurangan atau tidak. Lalu jika proposal ditolak, kita coba lagi agar diterima dengan cara mencontoh yang sudah pernah dapat bantuan. Diprioritaskan proposal itu harus masuk akal layak diseleksi.

Kalau yang jalur aspirasi dari dewan saat ini itu beda dengan dulu. Sekarang harus juga melalui E-planning. Intinya dari pihak sekolah harus mengetahui perkembangan informasi atau kebijakan yang baru, mulai dari Rampak Sekar dan SIPD produk layanan pendidikan untuk sekolah ataupun lembaga pendidikan.

(36)