Jabar Wacanakan Pemekaran Desa, Bupati & Kades Diharap Siap Menyambutnya

Pewarta: Dwi Arifin

Koran SINAR PAGI (Bandung)-, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewacanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah program pemekeran desa. Hal ini bertujuan untuk penyerapan anggaran untuk pembangunan di daerah hingga peningkatan pelayanan publik.

Terdapat banyak aspek persyaratan pembentukan desa baru, yakni aspek demografi dan geografis, akses transportasi, aspek usia desa, aspek potensi sumber daya alam, aspek sosial budaya, aspek batas wilayah desa, aspek sarana dan prasarana pemerintahan desa dan pelayanan publik, aspek cakupan wilayah, serta aspek pembiayaan perangkat pemerintahan desa.

Jika melihat jumlah penduduk, sebanyak 1.378 desa di Jabar dapat dimekarkan. Sebab, jumlah penduduk di 1.378 desa tersebut lebih dari 12.000 jiwa atau dua kali lipat jumlah penduduk minimal satu desa yakni 6.000 jiwa.

Sekertaris DPMD Jabar, Wahyudin S.Sos, M.M mengungkapkan syaratnya menurut aturan Mendagri, Desa induk maupun desa yang dibentuk baru minimal jumlah penduduk sebanyak 6.000 jiwa. Maka desa yang berpotensi dimekarkan ialah desa di dekat wilayah perkotaan. Kalau dilihat dari jumlah demografi , jelasnya saat ditemui di kantornya sore kamarin

Tujuan dari pemekaran ini agar tidak ada dareah yang marjinal. Maka bantuan keuangan dari pusat atau provinsi ke kabpuaten untuk desa maksimal digelontorkan. Kebijakan pemerintah provinsi mendorong pemekaran desa bentuk kesungguhan membanguan kabupaten di Jabar. Perlu dicatat pemerintah provinsi hanya mendorong dan memfasilitasi. Kewenangannya hingga teknisnya, ada di pemerintah kabupaten / kota yang disetujui pemerintah pusat.

Menurutnya pasti ada kendala banyak, saat proses pemekaran. Namun dari pada tidak mekar, lebih baik ada yang dimekarkan. Kita sambut wacana itu dengan sama-sama berproses sambil menunggu ekonomi stabil. Nanti kalau sudah berjalan baru dievaluasi bersama

Wahyudin menyimpulkan kalau dibandingkan Jateng dan Jatim, dari segi jumlah kota/kabupaten hingga desanya sangat jauh jika dibandingkan dengan Jabar.  Sehingga dari jumlah pengelolaan anggarannya lebih besar provinsi lain. Kalau dari data populasi penduduk, desa di perkotaan yang berpotensi dimekarkan. Namun kalau dari luas wilayah maka daerah di selatan yang berpotensi dimekarkan. Intinya agar sukses wacana ini pemerintah daerah dan desanya harus siap menyambutnya.

(325)