Rapat paripurna keputusan terhadap Raperda APBD 2021 DPRD Kota Bandung

Pewarta : Tim Liputan

Koran SINAR PAGI,Bandung,- Penetapan Raperda APBD 2021 tidak lepas dari kritisi PSI Kota Bandung.Kritik membangun adalah hal yang sangat wajar diutarakan oleh kami sebagai masukan dalam menyampaikan aspirasi warga kota Bandung kepada pemerintahannya.

Erick berpendapat bahwa kritik pada pemerintah juga bukti peduli warganya terhadap pemerintahannya agar lebih baik lagi.

“Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari PSI terkait penetapan Raperda APBD 2021. Pertama, kami menyoroti porsi Belanja Modal yang anggarannya turun lebih dari 50% jika dibandingkan dengan APBD 2020 murni. Dalam Raperda APBD 2021, porsi belanja modal hanya sebesar 631 Milyar dari total belanja 5,948 Trilyun , atau hanya 10,6% dari total APBD. Sangat kecil jika dibandingkan dengan porsi belanja operasional yang mencapai sebesar 88,5%.”, ujar Erick Darmajaya, anggota Badan Anggaran dari Partai Solidaritas Indonesia di Gedung DPRD Kota Bandung jalan Sukabumi 30 Bandung, Kamis (26/11/2020).

“Kedua, kami mempertanyakan keseriusan Pemkot Bandung dalam melaksanakan RPJMD misi ke-4 mengenai prioritas pembangunan hingga 2023, dimana masalah banjir dan macet menjadi fokus utama. Prioritas tersebut tidak tercermin dalam RAPBD 2021, dimana anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi hanya dialokasikan sebesar 170 Milyar atau sebesar 2,8% dari RAPBD.”, tambah Erick.

Erick menuturkan bah diperlukan membangun sistem sinergiritas informasi lebih baik lagi antara legislatif dan eksekutif.

“Terakhir, kami berharap Pemerintah Kota Bandung dapat lebih transparan sehingga fungsi anggaran dan pengawasan anggota DPRD dapat lebih optimal.”, pungkasnya.

(5)