Pejabat MPR, DPD, Akademisi, Seniman & Tokoh Sunda Bahas Provinsi Sunda

Pewarta: Dwi Arifin

Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Pejabat MPR, DPD, Tokoh Masyarakat sunda, seniman, dan akademisi berkumpul pada acara Kongres Sunda Perpustakaan Ajip Rosidi, di jalan Garut No. 2  Bandung

Pada acara tersebut dibahas penyerapan aspirasi atas gagasan pengembalian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, Pasundan, atau Tatar Sunda. Dengan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad sebagai narasumber. Selain itu hadir juga Anggota DPD RI Perwakilan Jabar, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, Acil Bimbo, Memet H.Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dr Acuviarta Kartabi, dan Ketua SC Kongres Sunda, Andri P Kantaprawira.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kepada media menyampaikan pertemuan ini membuat langkah pergerakan mengembalikan nama Jawa Barat ke provinsi Sunda. Disini kita kumpul dengan tokoh-tokoh sunda untuk diskusi. Pada kongres semua bicara mengenai budaya sunda, yang ingin diabadikan secara administrasi menjadi provinsi Sunda. Sebagai MPR RI, diantara tugasnya ialah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Lalu akan disampaikan kepada Presiden, aspirasi dari Jawa Barat Barat yang merupakan keinginan dari tokoh masyarakat yang ada di Jawa Barat.

Anggota DPD RI Perwakilan Jabar, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, mengungkapkan nanti kita sepakati bersama secara sosiologi nama Sunda itu dari dulu sudah ada di peta dunia akan tetapi dengan tidak dipakai akan semakin tergerus. Dan termasuk suku yang disegani.

Dulu itu ada sunda besar dan kecil ataupun selat sunda, jadi sunda itu bukan hanya salah satu kesukuan saja, akan tetapi secara demografis dan secara historis juga. Sehingga langkah kedepannya kita akan jalin komunikasi tentang niat ini. Saya sangat berharap kompak untuk mewujudkan provinsi Sunda ini.

 “Secara psikologis dan historis, ini sudah mendukung. Tinggal kita berani, dan kompak saja. Kami mengapresiasi tokoh masyarakat Jawa Barat yang menginginkan untuk mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda. Apalagi dengan nama Sunda, dari dulu sudah ada,” katanya.

Ketua SC Kongres Sunda, Andri Kantaprawira mengatakan berdasarkan pendapat para tokoh Sunda, mereka menginginkan agar nama Sunda minimal tertulis dalam sebuah nama administratif, sebuah provinsi. Hal ini, katanya, sudah dimulai sejak 1926, saat Pemerintah Kolonial Belanda mempersilakan penggunaan nama Provinsi Sunda sebagai nama Provinsi Jawa Barat.

Andri mengatakan dirinya pun akan langsung menyurati Presiden RI Joko Widodo supaya sejarah pengembalian nama provinsi ini tercipta di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Kami berharap kawasan dan warga yang selama ini tinggal di tempat bernama Jawa Barat akan kembali memiliki spirit jati diri dan kebudayaan, jika namanya jadi Provinsi Sunda,” katanya. Andri mengatakan berbagai tokoh Sunda pun mendukung rencana tersebut, termasuk dari kawasan Pantura Jawa Barat. Pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak tersebut.

Informasi yang dihimpun koransinarpagijuara.com secara aturan provinsi itu boleh ganti nama. Karena memiliki kultur, sejarah, jumlah penduduk dan bahasa daerah yang bertujuan menguatkan budaya lokal dan ciri khas daerahnya.

(20)