Pewarta : Agus Lukman
Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- DPD Laskar Indonesia kabupaten Garut, desak Bupati dan intansi terkait di Kabupaten Garut, untuk mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PD. BPR Garut, PT BPR Intan Jabar, PT LKM Garut, Bank BJB dan PDAM Tirta Intan dalam pelaksanaan penyertaan Modal, tegas Dudi Supriyadi, Ketua DPD Laskar Indonesia Garut, Sabtu (12/9/20)
Pihaknya juga menyoroti investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang dikatagorikan sebagai aset lain lain – penyertaan modal sesuai surat Bupati Garut nomor 900/ 1360- BPKAD pada tanggal 5 mei 2017, jelas Dudi
Lanjut dia berdasarkan validasi data PD. BPR Garut, PT.Intan Jabar dan PT.LKM dana bergulir merupakan kredit program penyertaan modal terarah setelah perubahan status hukum kelembagaan, adanyanya kredit macet Rp.1.302.948.050, akibat penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.
Terkait penyertaan modal pada PDAM tirta intan DPD Laskar Indonesia Garut meminta pemerintah daerah untuk mengecek secara visik Aset barang di PDAM Tirta Intan yang mana hasil penyedian barang dari anggaran penyertaan modal tahun 2019 dan 2020 seperti, pengadaan pompa air, genset dll.
Mengapa demikian, jelas Dudi, agar tertib dalam pengelolaan aset supaya tidak hilang dan rentan disalah gunakan dan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam inventarisir barang, pungkasnya
