8 Faksi DPRD Jeneponto Sahkan Ranperda LKPJ Pelaksanaan APBD TA 2019 Jadi Perda

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Syam Awing

Koran SINAR PAGI, Kab.Jeneponto,- Rapat Paripurna Tk.II DPRD Kab.Jeneponto tentang Pengesahan LKPJ pelaksaan APBD Tahun aggaran 2019 menjadi peraturan daerah berlangsung di ruang utama gedung DPRD Jeneponto Jl.Pahlawan no.4, Kel.Empoang, Kota Kec.Binamu, Senin (03/08/20).

Paripurna tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Jeneponto Irmawati Zainuddin,S.Sos dari Fraksi Golkar tepat jam 10.00 wita sesuai dengan undangan yang beredar, namun kemudian di skrosing 30 menit sampai rapat memenuhi kourum.

Paripurna LKPJ pelaksanaan APBD TA 2019 dihadiri oleh 28 anggota DPRD Jeneponto sesusai daftar hadir yang ada, Bupati Jeneponto, H.Iksan Iskandar,M.Si, Wakil Bupati, H.Paris Yasir, unsur pimpinan Forkopimda, Sekertaris Daerah, DR.Syafruddin Nurdin,M.Si, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para pimpinan OPD, Camat, Lurah/Desa dan tokoh masyarakat.

Sebelumnya, dibacakan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Jeneponto dengan pihak eksekutif pemerintah oleh Wakil Ketua DPRD Jeneponto, H.Imam taufiq HB,SE,MM dari Fraksi PPP.

Setelah pembacaan hasil pembahasan badan anggaran, Wakil Ketua selaku pimpinan sidang menawarkan kepada forum paripurna apakah Ranperda LKPJ pelaksanaan APBD TA 2019 dapat disetujui menjadi peraturan daerah..? dan seluruh anggota DPRD menyetujui serta pimpinan langsung ketok palu.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskadar, dalam sambutannya menyampaikan, terkait dengan temuan LHP BPK Perwakilan Makassar, setelah diterimanya temuan tersebut pertengahan Juni 2020 tim tindak lanjut Inspektorat telah melakukan pemutakhiran data pemantauan tindak lanjut bersama BPK karena batas waktu 60 hari untuk penyelesaian tindak lanjut sampai pada batas 9 agustus 2020.

Pos terkait

banner 468x60