DSP Wujud Kolaborasi Pendidikan

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Kepala SMAN1 Parungpanjang)

Hari Jum’at, 31 Juli 2020, Pukul 00, 23 WIB saya dikirimi catatan penting dari Iwan Hermawan, guru aktivis Kota Bandung, Wakasek Sarana SMAN9 dan Ketua FAGI. Ia menjelaskan terkait Dana Sumbangan Pendidikan (DSP). Ya DSP itu penting sebagai wujud kolaborasi dunia pendidikan. Kolaborasi antara sekolah dan potensi orangtua siswa sebagai masyarakat pengguna layanan pendidikan.

Iwan Hermawan memberikan catatan hasil pertemuan dengan Dedi Supandi, Kadisdik Jabar, Abdul Hadi Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Ibu Endang Kepala KCD VII, Nanang Wardana Kasi Pengawasan dari KCD VII, H.M Iriyanto dari Saberpungli Jabar. Ada kesimpulan sebagi berikut :

Pertama, untuk mengurangi kekurangan biaya investasi dan oprasi unggulan dari BOS dan BOPD maka sekolah di perbolehkan minta bantuan Dana Sumbangan Pendidikan kepada orang tua siswa baru maupun lama (kelas XI dan XII) sesuai amanat PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Kedua, DSP dikelola bersama sekolah dan Komite dengan rekening bersama sesuai amanat permendikbud 75 thn 2016 tentang komite Sekolah. Ketiga, Wakasek sarana menyusun RAKS kebutuhan investasi, wakasek kesiswaan/kurikulum menyusun kebutuhan biaya oprasi unggulan setelah di setujui kepala sekolah disampaikan kepada komite untuk mendapat persetujuan

Keempat, Komite dengan di dampingi kepala sekolah menyampaikan kebutuhan dana investasi investasi dan oprasi unggulan kepada orang tua siswa. Kelima, Persyaratan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Sekolah Menengah berdasarkan Saran Tindak Pungutan pada Sekolah Menengah yang di keluarkan Saber Pungli Jabar.

Saran tindak dari Saber Pungli Jabar adalah sebagai berikut : 1) Ada Rapat dengan orangtua siswa dan komite sekolah berikut bukti undangan, daftar hadir dan berita acara, 2) Tidak ditentukan besaranya harus suka rela ortu siswa, 3) Tidak di tentukan waktu pembayaranya, 4) Setiap orang tua siswa yang menyumbang buat surat tidak keberatan menyumbang secara tertulis diatas materai, 5) Harus Jelas peruntukanya, 6) Dikelola oleh Komite sekolah bersama manajemen sekolah.

Apa yang dirangkum Iwan Hermawan cukup jelas. Bahkan Saya coba sarikan artikel dari Darius Beda Daton, S.H. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT. Ia menulisakan dalam artikelnya bahwa, “Negara tidak memiliki kemampuan pendanaan yang cukup, bahkan setelah konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran 20% APBN/APBD untuk sektor pendidikan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dibuka ruang partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah”.

Saya pikir apa yang diuraikan diatas sudah sangat cukup memberi dasar hukum bagi sekolah untuk kolaboratif dengan orangtua siswa dan semua pihak potensial untuk “berjibaku” kontributif pada peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Sekolah adalah “Rumah Ibadah Pendidikan”. Menuntut ilmu adalah ibadah terbaik seruan semua ajaran agama. Jangan jadi oknum yang recoki, rumah ibadah pendidikan, karena bisa mendatangkan dosa besar.

Masyarakat “tertentu” jangan parno, lebay dan menstigma sekolah yang membuka ruang kolaborasi dengan pihak orangtua siswa. Kolaborasi dalam wujud dana sumbangan pendidikan dari orangtua siswa sangatlah baik dan perlu. Ini sesuai dengan peraturan yang ada. Namun tentu sumbangan pendidikan itu mesti adil, proporsional dan aspirasional. Bisa dipertanggung jawabkan dan minus KKN.

Adil tidak meminta pada orangtua yang tak mampu. Proporsional hanya mempersilahkan pada orangtua yang mampu. Aspirasional sesuai aspirasi ideal semua pihak dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan tanpa biaya yang cukup, tanpa kolaborasi dari potensi finansial orangtua siswa akan sulit. Sekolah terbaik tentu lahir dari partisipasi terbaik orangtua siswa.

Sekolah kumuh, kusam, retak-retak, mau ambruk sulit dibangun karena terlalu banyak kontroversi dalam membuka ruang partispasi masayarakat sungguh sangat jumud. Mindset publik dan semua pihak terkait harus seirama bahwa satuan pendidikan adalah “Rumah Ibadah” yang harus diguyur partisipasi berbagai pihak. Bukan semua pihak malah minta partisipasi ke sekolah, terbalik dan anomalis.

Sekolah Ramah Anak (SRA), sekolah taman bermain, sekolah yang menyenangkan, sekolah yang ngangenin anak didik adalah sekolah terbaik. Terbaik dari fasilitasnya, terbaik dari layanan gurunya, terbaik dari kepemimpinan kepala sekolahnya, terbaik dari layanan birokrasi pendidikannya dan terbaik dari partisipasi semua orangtua siswa. Sekolah berprestasi akan lebih mungkin terlahir bukan dari sekolah tidak sejahtera, kumuh dan minus partisipasi.

Pos terkait

banner 468x60