Kepala Sekolah Trauma, Pilih Jadi Guru

  • Whatsapp
banner 468x60

Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Ketua PB PGRI)

Tentang kepala sekolah Saya pernah menulis di koran Pikiran Rakyat tanggal 7 Desember 2017 dengan judul “Menyoal Perekrutan Kepala Sekolah”. Dinamika terkait kepala sekolah memang sangat menarik diperbincangkan. Mulai dari rekrutmen, mutasi, rotasi dan politisasi kepala sekolah memang masih kental.

Semua sudut terkait kepala sekolah memang hangat menyengat. Hari ini yang masih hangat menyengat malah bukan perekrutan kepala sekolah melainkan pengunduran diri seluruh kepala sekolah menengah (SMP) negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Ini sangat menyedihkan dan menjelaskan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Apa gerangan?

Membaca alasan pengunduran diri 64 orang kepala sekolah ternyata terkait dana BOS. Bantuan Oprasional Sekolah diantara faktor mengapa kepala sekolah mengundurkan diri dan ingin kembali menjadi guru. Ada apa dengan dana BOS? Apakah dan BOS kurang, selalu telat dan pelaporannya terlalu ribet? Ataukah ada faktor lain?

Dari hasil penelusuran literatif ternyata ada sejumlah hal lain yang menyebabkan mereka pilih mundur. Apa gerangan? Pengunduran diri ini, salah satunya diduga dipicu karena tekanan aparat penegak hukum terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Salah satu kepala sekolah berinisial B juga mengaku pihaknya pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu terkait dana BOS sehingga membuatnya trauma. Kompas.Com (16/07/20).

Tekanan aparat penegak hukum? Sesama aparatur negara tak harmoni? Bukankah kepala sekolah adalah aparat negara? Bukankah penegak hukum kejaksaan negeri pun adalah aparatur negara? Kepala sekolah adalah aparatur negara bidang pendidikan. Kejaksaan adalah aparatur negara bidang penegakan hukum. Bahkan bukankah semua aparatur kejaksaan dahulu pernah punya guru?

Bila aparatur kejaksaan memeriksa para kepala sekolah pada dasarnya mereka sedang memeriksa gurunya sendiri. Pada hakekatnya semua guru satu tubuh, pada hakekatnya semua aparatur di negeri ini adalah anak dari para guru. Etiskah anak atau murid menyebabkan gurunya prustasi (mengundurkan diri) dari amanah negara sebagai kepala sekolah ?

Idealnya ada harmonitas “lokal” di setiap kabupaten dan kota antara aparatur negara. Polisi, Kejaksaan, kepala sekolah, disdik dan birokrasi lainnya yang bertugas sebagai aparatur negara harus sejajar dan seirama. Kecuali ada pelanggaran hukum dan penyimpangan yang sangat luar biasa dan sangat merugikan masyarakat, maka layak diperiksa. Mekanisme pemeriksaan harus diubah agar tidak menimbulkan traumatik dengan tidak mengubah substansi penegakan hukum.

Pertanyaan Saya. Sejahat apa para kepala sekolah jenjang SMP? Ada anggaran uang berapa di sekolah jenjang SMP? Apakah ada kepala SMP yang kaya raya karena dana BOS? Saya lebih setuju penegak hukum lebih menyasar bidang lain yang lebih prioritas. Pasrahkan urusan sekolah pada Dewan Pendidikan, Organisasi Profesi, Inspektorat dan pihak masyarakat untuk memantau.

Oknum LSM, Ormas, wartawan, perseorangan dan kelompok tertentu kadang hilir mudik ke sekolahan. Bahkan saat hari raya sejumlah surat permintaan THR begitu banyak, terutama sekolah favorit. Tentang THR ini pernah Saya tulis juga di Pikiran Rakyat tanggal 4 Juni 2018.

Sungguh sekolahan menjadi tempat menarik banyak pihak. Belum lagi saat PPDB, semua orang seolah peduli dan andil bagian dalam PPDB. Mulai dari oknum politisi, pejabat dan tokoh tertentu. Kasihan sekolahan tambah beban dalam melayani masyarakat. Padahal cukup anak didik dan orangtua saja yang harus dilayani sekolahan.

Sebagai Ketua PB PGRI Saya mendukung penegakan hukum dan layanan pendidikan yang baik melaui para kepala sekolah. Kepala sekolah yang sangat “nakal” perlu dijewer. Lakukan edukasi dan pembinaan secara mendalam. Tak perlu ada unsur “ATMisasi” di dunia pendidikan kita. Hormati para kepala sekolah sebagai guru sendiri. Hormati juga para penegak hukum sebagai murid-murid yang sukses menjadi aparatur.

Bila ada kejanggalan dan tindakan diskriminatif dan teror pada para kepala sekolah yang tak sesuai dosa-dosanya. Maka perlu ada sebuah gerakan bersama. Disinilah organisasi profesi guru harus berdiri tegak. Para kepala sekolah sebaiknya tidak mengundurkan diri, kasian anak didik. Sisi lain Saya salut pada kekompakan para kepala sekolah, luar biasa. Sebaiknya mengambil jalan lain sebelum mengundurkan diri.

Jalan audiensi dengan pihak-pihak terkait melalui organisasi profesi guru seperti PGRI bisa dilakukan. Harus ada sharing dan diskusi terkait dana BOS dan tanggungjawab para kepala sekolah. Tindakan dini sebelum ada pemangggilan para kepala sekolah oleh penegak hukum perlu dilakukan. Diantaranya PGRI meminta audiensi dengan pihak para penegak hukum. Bangun MOU dan kesepakatan untuk membangun pendidikan lebih baik.

Bila jalan buntu! Demo dan gerakan damai mesti dilakukan. Turunkan semua guru melalui gerakan organisasi profesi. Demo cantik dalam bentuk orasi, tulisan seruan moral bahkan bila perlu menginap dan tidur di lembaga yang kita demo. Bukankah dahulu cairnya TPG karena demo yang tiada henti. Bila ratusan guru turun ke jalan seorang Bupati Kampar pun lengser!

Pada tahun 2004 Jakarta: Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pusat medukung pemogokan murid dan guru di Kabupaten Kampar, Riau. Hal ini tercantum dalam enam butir pernyataan sikap pada siaran pers yang disebar di Jakarta (Liputan6.com). Bila ada rasa ketidakadilan dan perendahan martabat guru (kepala sekolah) demo adalah pilihan. Tragedi Kampar adalah contoh.

Sejarah mencatat pelecehan pada guru yang dilakukan Bupati Kampar Jefri Noer. Kisahnya dipicu tindakan Bupati Jefri Noer yang mengusir Kepala Sekolah SMUN 2 Air Tiris, Abdul Latif Hasyim, saat berdialog dengan seluruh kepala sekolah. Bupati mengusir guru (kepala sekolah) sama dengan murid mengusir gurunya. Guru (kepala sekolah) dengan segala keterbatasannya tetap harus dihormati.

Menteri Dalam Negeri (saat itu) Hari Sabarno, akhirnya mengeluarkan surat keputusan (SK) yang “memecat” Bupati Kampar Jefri Noer dan memerintahkan Gubernur Riau menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari di wilayah tersebut, menyusul aksi gelombang demo para guru. Ini semua adalah pembelajaran. Betapa indahnya bila tidak ada demo dan tidak ada kepala sekolah yang mengudurkan diri.

Menegakan hukum, menegakan sekolah yang baik berprestasi dan harmonitas sesama aparatur negara jauh lebih baik. Dibanding yang satu dianggap menekan yang satu dan yang satu seolah selalu tak berdaya menghadapi keadaan. Mundur menjadi pilihan. Ini menjadi simalakama. Mengingat anak didik dan para guru perlu pimpinan satuan pendidikan. Namun mereka pun (para kepala sekolah) butuh keselamatan diri dan keluarga. Mundur semua adalah jalan yang dipilih! Itulah dinamika pendidikan kita, kasihan !

Pos terkait

banner 468x60