Parade Nusantara : Curahan dan Ekspresi Kekecewaan Terhadap Pejabat Yang Asal Usulnya dari Kampung / Desa

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- Lebih dari 90 % pejabat tinggi dan elit politik lahir di pedesaan atau setidak – tidaknya keturunan orang desa. Dari tangan dan dipundak merekalah semua yang menentukan kebijakan dan keputusan- keputusan strategis negara ini yang bisa berdampak langsung terhadap baik dan buruknya pranata kehidupan seluruh warga negara.

Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Tedi Rohendi mengatakan, andai saja dari mereka ada sisa sedikit saja keterikatan secara emosional terhadap desa tempatnya dilahirkan atau leluhurnya lahir dan dikebumikan, niscaya berkenan menyisihkan sedikit kewenangan demi kebaikan desanya, maka stigma desa yang sampai hari ini diidentikan dengan kemiskinan, kebodohan & keterbelakangan akan bisa sesegera mungkin disudahi.

Namun, tidak selamanya impian dan harapan bisa diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Harapan ideal seperti itu, saat ini rasanya masih jauh panggang dari api, mayoritas pejabat tinggi dan elit politik sebagai elemen yang mampu membuat merah dan birunya kehidupan masyarakat Desa, tidak peduli dan cuek bebek terhadap nasib hidup dan kehidupan masyarakat Desa, ujarnya.

Dikatakan, hal ini tidak bisa terbantahkan lagi, terbukti nyata dengan lahirnya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang) No. 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU No.2 Th 2020 dimana diamanatkan didalam Pasal 28 Ayat (8) yang subtansinya menghilangkan Dana Desa yang bersumber dari APBN sesuai perintah UU No.6 Th 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat (2).

“Lebih kurang 78 % dari total penduduk Indonesia 267 juta jiwa manusia Indonesia, hidup dan bertempat tinggal di Desa, tidak pantaskah mereka mendapat jatah 10 % anggaran APBN, itupun bukan 10 % dari jumlah APBN murni,” kata Tedi.

Sebetulnya, kata dia, masih tidak rasional dan jauh dari proporsional serta ideal, tetapi yang kecil seperti itu saja masih dirampas / dirampok atas nama kebijakan dengan alasan ini dan itu, tandasnya, Minggu (12/7/20).

Masih menurut Tedi, para pejabat tinggi dan elite politik negeri yang rata-rata merupakan putra-putri desa atau setidaknya keturunan dari masyarakat Desa, setelah sukses dan tinggal dikota, cara memandang desa hanya sebuah romantisme belaka.

“Maksudnya jika omong-omong kosong dan ketika ditanya oleh kolega-koleganya mengatakan bahwa beliau lahir atau berasal dari Desa. Panjang lebar dan lancar berceritera bahwa dulu waktu sekolah SD, desanya belum ada penerangan Listrik, berangkat sekolah jalan kaki tidak pakai sepati, jalanan belum beraspal masih berlumpur, kalau mandi disungai bokeh dibilang sangat dramatis,” tandasnya.

Tetapi ketika mereka sudah menjadi pejabat tinggi atau elit politik, yang bisa jadi cukup dengan satu tanda tanganya bisa merubah desa kelahirannya menjadi lebih baik dan lebih maju, lanjutnya, tidak pernah dilakukannya bahkan bisa jadi sampai berakhir masa jabatannya, desa kelahirannya masih saja terbelakang, kumuh, miskin dan sejenisnya.

“Ternyata dramatisasi cerita tentang Desa itu hanya ingin menunjukan pada pendengarnya bahwa, inilah saya, jabatan yang aku punya saat ini bukan hadiah dari siapa-siapa, tetapi karena aku memang superman, kerja dan berjuang keras.
Bayangan lahir didesa terbelakang saat ini Negara ada digenggaman saya, begitulah kira – kira maksud dan tujuannya,” katanya.

(48)