Penghentian Layanan Jampersal Oleh Dinas, Bupati: Ini Kurang Koordinasi

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Ayi Suherman

Koran SINAR PAGI, Kab.Sukabumi,- Bupati angkat bicara menindaklanjuti interupsi anggota DPRD dirapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi terkait isu penghentian pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) oleh Dinas Kesehatan.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami angkat bicara saat ditemui awak media, menurutnya jampersal kadis tidak bisa mencabut, itu kan kebijakan pemimpin daerah.

“Tidak ada, kadis tidak ada mempunyai kewenangan peraturan Bupati,” ungkapnya.

Masih kata Bupati, karena jampersal ini anggarannya tertarik oleh Covid-19, sementara jampersal masih berjalan, namun harus dicermati.

Kalau di rumah sakit pelayanan Jampersal, HIV Aids, TBC hilang, habis masyatakat kita. Ini kebijakan kepala dinas yang tidak pernah ada koordinasi dengan pimpinan.

Jampersal berjalan, cuman nanti mungkin kita lihat karena anggaran tidak ada, pakai anggaran bantuan lain,” pungkasnya.

Pos terkait

banner 468x60