Diduga Lalai Akan Tugas, Dinsos Rekomendasikan Pemecatan SDM PKH

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Tim

Koran SINAR PAGI, Ogan Ilir,- HM Warga Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Indralaya Mendatangi Kantor DPRD Ogan Ilir, untuk menyampaikan keluhan ke Komisi IV DPRD terkait adanya dugaan pemotongan uang PKH yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kamis (02/07/20) kemarin.

Dari pengakuan HM, warga Tanjung Raya mengatakan, diketahuinya adanya dugaan pemotongan oleh oknum ketua kelompok dari bukti Print rekening Bank BRI, Uang yang masuk di buku tabungan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok.

“Tidak sesuai dengan yang diberikan oleh ketua kelompok dari bukti Print buku tabungan sejak 3 bulan terakhir ini total Rp.3 juta, sedangkan saya hanya menerima Rp.75 ribu dan ATM dipegangnya termasuk yang mencairkan uang tersebut juga ketua kelompok,” ujarnya.

HM Warga Tanjung Raya ini mengaku menjadi Peserta KPM PKH sejak tahun 2018, ia mempunyai 3 (tiga) orang anak, diantaranya anak balita 1 (satu), 1 (satu) Anak SD dan sekarang mau masuk SMP dan 1 (satu) anak yang sekolah di SMK,

Dikatakanya hal tersebut sudah sering dipertanyakan kepada Ketua Kelompok maupun Pendamping PKH Desa dan mendapatkan jawaban yang sama dari mereka bahwa dana tersebut merupakan data baru.

“Bila kami bertanya dijawabnya itu merupakan data baru, dan untuk anggota KPM PKH jangan terlalu banyak protes nanti bisa dikeluarkan dari kepesertaan,” ungkapnya.

Kemudian ia menegaskan bahwa dirinya menginginkan haknya itu dikembalikan oleh oknum yang telah mengambil yakni ketua kelompok tersebut.

“Saya hanya ingin meminta hak kami dikembalikan sesuai yang ada di rekening tabungan ” tegasnya.

Ia menambahkan untuk kelurahan Tanjung Raya ada kisaran 18 Orang KPM dan semuanya hampir sama dipotong oleh ketua kelompok

“Ada 18 KPM di Tanjung Raya semuanya sama dipotong oleh ketua kelompok, dan ATM kami juga dipegang oleh ketua, jadi setiap penarikan kami hanya dikasih bukti struk penarikan uang saja,” katanya.

Sedangkan koordinator PKH Kabupaten Ogan Ilir Rianandra mengatakan kedatangannya ke Komisi IV DPRD dikarenakan adanya pemanggilan terkait permasalahan yang ada di pendamping PKH yang ada di desa.

“Kami hanya memenuhi panggilan dari komisi IV DPRD Ogan Ilir terkait permasalahan PKH yang ada di desa – desa,” ujarnya.

Saat ditanya terkait adanya pemotongan uang KPM PKH oleh oknum ketua kelompok di desa, ia pun belum menerima bukti konkrit, jika pun ada pihaknya akan mengacu pada data yang ada di Kemensos.

“Saat ini kami belum menerima bukti kongkrit adanya pemotongan uang KPM, jika pun ada kita akan mengacu data yang ada di Kemensos,” katanya.

Dikatakannya untuk sanksi bagi pendamping PKH yang melakukan pemotongan akan direkomendasikan ke Kemensos untuk diberhentikan, kalau ketua kelompok akan diberlakukan sanksi yang sama dengan pendampingnya.

“Kami belum membawa kasus pemotongan tersebut ke jalur hukum dikarenakan adanya dua Korkab perlu dimusyawarahkan dulu,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD OI Rizal Mustofa didampingi Basri M Zahri dan Safari mengatakan, Pemanggilan PKH yang dilakukan ini dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait pemotongan uang KPM

“Kita melakukan pemanggilan PKH tidak seluruhnya hanya desa yang bermasalah saja, dan saat ini masih melakukan penelusuran terlebih dahulu, karena dari penyampaian mereka ada uang yang harus dikembalikan ke kasda, jadi kita masih melakukan penelusuran dahulu baik ke masyarakat apakah ATM nya, benar- benar dipegang oleh ketua kelompok atau tidak dan juga kita perlu melakukan pemanggilan pihak BRI terkait permasalahan ini,” katanya.

Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Irawan Sulaiman mengatakan Program Keluarga Harapan merupakan Program dari Pemerintah itu merupakan kewenangan dari kementrian Sosial dan mereka mempunyai rumah tangga tersendiri.

“Pendamping PKH ini mulai dari pengangkatan dan membayar honor dari kementerian Sosial Propinsi Sumatera selatan,” katanya.

Menanggapi Laporan dari warga adanya isu dugaan Pemotongan dana KPM PKH dan menahan kartu ATM dan Buku Tabungan, yang dilakukan oleh oknum Ketua Kelompok KPM PKH yang berkerjasama dengan Pendamping KPM sejauh ini dari Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir belum menemukan adanya keterlibatan dari SDM PKH.

“Kewenangan kami untuk melaksanakan teguran sekaligus merekomendasikan kepada Kementrian sosial untuk diberhentikan dari tugasnya,” katanya.

Sedangkan Ketua Kelompok KPM PKH Tanjung Raya Syariah saat dikonfirmasi membantah menahan kartu ATM dan Buku Tabungan anggota kelompoknya, ia mengatakan bahwa anggota kelompoknya lah yang menitipkan kartu ATM dan Buku Tabungan kepada dirinya.

“Setiap pencairan sudah kubawah buku tabungan dan kartu ATM mau saya kembalikan, tetapi angota mengatakan biarlah kartu diketua saja biar muda kalau ada apa – apa,” katanya, Senin (06/07/2020).

Juga mengenai pemotongan dana KPM PKH yang dilakukan dirinya ia menjelaskan itu merupakan salah paham saja karena saat Pencairan Dana KPM PKH diberikan sesuai dengan komponen yang diterima angota KPM PKH, “Memang benar uang yang diterimanya sebesar Rp 75 ribu dan sudah sesuai dengan yang diterima tidak ada pemotongan,” terangnya.

Sementara Ulfa januari sebagai Pendamping SDM PKH Kelurahan Tanjung Raya mengakui bahwa data KPM PKH tersebut merupakan data yang lama dan selama ini setiap data baru tidak terentri, “Itu masih memakai data lama karena data baru tidak terentri,” terangnya.

Menurut salah satu SDM PKH Ulfa januari sekarang sudah menikah dan tinggal di luar kota, “Dia sekarang sudah menikah dan selama ini tingal di sekayu turut suaminya,” terangnya.

Pos terkait

banner 468x60