Pewarta ; Tim Biro Karawang
KORAN SINARPAGI, Karawang,- Penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung, di Pemerintahan kabupaten Karawang, yang terindikasi berpotensi merugian keuangan negara.
Penanganan kasus dugaan korupsi itu diantaranya ditangani Kepolisian Daerah Jawa Barat, oleh unit 2 Tipikor/subdit III Direskrimsus.
Pantauan Koran SP di Mapolda Jabar, dilingkup Kabid Humas, dikabarkan ada sejumlah perkara yang tengah ditangani dalam kasus dugaan korupsi tersebut, menyeret banyak pihak.
Diantaranya Proyek pembangunan Tiga gedung kantor pada Tahun Anggaran 2019, yakni, pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan(Badiklat) yang di kerjakan oleh pengusaha berinisial NB. Pembangunan gedung Disdukcapil, dengan pelaksana pekerjaan, perusahaan milik RT, serta pembangunan gedung BPBD yang dilaksanakan oleh perusahaan milik NJ.
Berdasarkan data dokumen kontrak, ke tiga kegiatan tersebut fakta lapangan pekerjaan tidak rampung sesuai kontrak alias mangkrak hingga nyebrang tahun anggaran, belum bisa difungsikan. Sementara pencairan anggaran sudah 100% di bayarkan.
Sejauh ini belum diketahui nama perusahaan pelaksana kegiatan, estimasi potensi kerugian negara yang timbul akibat dugaan korupsi, serta Pejabat terkait sebagai panitia lelang, pengguna anggaran, dan pembuat komitmen, hingga berita ini di rilis belum terkonfirmasi.
Salah seorang Kepala Dinas yang berhasil dimita keterangan melalui sambungan WhatApp, membenarkan proyek pembangunan tersebut tengah dilidik APH.
” Ya saya dengar tengah dilakukan pemeriksaan, namun semua administrasi kegiatan ada di Dinas PUPR, kami hanya terima kunci. Dan hingga saat ini gedungnya belum dapat di fungsikan” Ujarnya singkat
Sementara Para pengusaha dan pejabat yang terseret dalam kasus tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan penyidik Polda Jabar.
Akankah kasus ini menjadi produk hukum dan catatan hitam dari pusaran kasus dugaan korupsi menyeret para pelaku ke hotel prodeo? Semoga terang benderang
