DPRD Jabar Minta Iuran Pendidikan Anak Pekerja Migran Digratiskan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Dwi / Deviant

Koran SINAR PAGI,Bandung,-Pansus VI DPRD Jabar meminta pemerintah menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) baik di jenjang SD, SMP, dan SMA. Cara itu dinilai sebagai bentuk balas jasa bagi para PMI yang menjadi pahlawan devisa bagi negara.

Ketua Pansus VI DPRD Jabar Hasbullah mengatakan, saat ini Raperda Perlindungan PMI tengah digodok. Dalam salah satu bagiannya terdapat BAB Perlindungan Terhadap Keluarga PMI yang menyentuh perihal kesehatan dan pendidikan, termasuk pemberdayaan usaha dan ekonomi.

“Karena PMI yang bekerja di luar negeri itu selain disiapkan pelatihan sebelum berangkat juga harus ada perlindungan, perlindungan bagi pekerja itu sendiri, keluarganya, terutama anak pekerja migran apakah anaknya yang ditinggalkan itu mendapatkan gizi dan pendidikan yang benar ? makanya kita atur (di Raperda),”  Rabu (17/6).

“Dari Pansus ini meminta pemerintah agar anak-anak pekerja migran digratiskan sekolahnya kepada pahlawan devisa ini, salah satunya menggratiskan anak-anak migran dari level SD, SMP dan SMA,” kata Hasbullah melanjutkan.

Selain perlindungan keluarga PMI, dalam Raperda itu juga akan diatur mengenai pemberdayaan bagi purna-PMI agar tak menganggur setelah pulang dari rantau. “Purna-PMI ini harus diberdayaan agar enggak nganggur dan enggak balik lagi,” ujarnya.

Raperda itu juga mengatur mengenai pembekalan soal hukum, keterampilan dan pengetahuan penunjang lainnya di negara tujuan rantau, berikut proteksi agar calon PMI agar tak terjerat calo nakal yang malah menyengsarakan di kemudian hari

Saat ini, Pansus VI DPRD Jabar pun tengah memantau UPTD Anak Buah Kapal di Tegal, hal itu untuk memastikan tak ada ABK atau PMI asal Jabar yang terabaikan. “Jangan sampai ada ABK tereksploitasi bertahun-tahun tanpa ada perlindungan dari negara, belum lagi mereka harus meninggalkan keluarga di kampung. Perda ini untuk memerintahkan Pemprov Jabar agar melakukan kolaborasi, setelah Raperda ini disahkan agar dibuat turunan Perda ini,” katanya.

Hasbullah tidak merinci soal jumlah PMI di Jabar, namun menurutnya jumlah PMI dari Indonesia di urutan ketiga terbesar nasional setelah Jatim dan Jateng. Sementara itu daerah yang paling banyak mengirimkan PMI berasal dari Indramayu, Karawang, Sukabumi dan Cirebon.

Pos terkait

banner 468x60