Kepala SMKN I, Diduga Bawa Air Softgun Saat Selesaikan Masalah Asset Dengan Kadin Garut

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI,Kab.Garut,- Dalam beberapa waktu terakhir ini, viral dikalangan pengguna media sosial, yang menunjukan foto Kepala Sekolah SMKN Kabupaten Garut, berinisial DJ, yang diduga membawa senjata api jenis airsoft gun.

Dalam foto yang beredar luas tersebut terlihat saat oknum Kepala Sekolah tersebut mengenakan kaos berwarna merah dan celana pakaian olahraga, tengah berada dikerumunan massa didepan bekas toserba Simpang Lima, dimana dari saku celana bagian kanannya gagang diduga senpi keluar.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, saat itu DJ tengah berkomunikasi terkait penggunaan gedung eks toserba oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Garut.

Galih F Qurbany, aktivis 98 sangat menyangkan seorang Kepala Sekolah (Kasek) harus membawa senpi (airsoft gun) saat menyelesaikan urusan penggunaan gedung yang merupakan asset daerah tersebut.

“Tidak ada yang salah dalam rencana penggunaan asset pemda oleh Kadin Garut, karena sudah mendapatkan rekomendasi dan izin dari Bupati, jadi kalau ada yang menduga sebagai langkah penyerobotan lahan hak guna pakai / pinjam pakai oleh pihak SMKN 1 Garut adalah suatu yang mispersepsi, apalagi pihak SMKN 1 menuding Kadin Garut melakukan perbuatan anarkis,” ujar Galih F Qurbany, Senin (08/06/20).

Menurutnya, ini harus diklarifikasi pada publik agar diketahui kronologisnya secara benar dan terang benderang, bahwa tidak ada penyerobotan lahan secara paksa dan tindakan anarkis dalam proses penempatan sementara gedung eks Toserba Patriot, bahkan lanjutya, saat membuka rolling door bangunan tersebut pada tanggal Kamis, 5 juni 2020 lalu, disaksikan oleh pihak Bagian Asset Daerah Kab.Garut, tambahnya.

“Sebelum pembukaan gedung yang hampir 3 tahun mangkrak tidak terpakai itu, kami telah berusaha memberi tahu kepada pihak SMKN 1 Garut, namun kami tidak mendapkan tanggapan,” ujarnya.

Dikatakan Galih yang juga merupakan aktivis senior di Garut, pasca diskresi, bupati memberikan hak penggunaan gedung tersebut kepada Kadin bulan Februari lalu, “Kami sudah nenunggu kurang lebih 4 bulan dan telah megutus rekan-rekan Kadin untuk berkoordinasi terkait hal ini, begitupun pihak Satpol PP melalui Kasatpol PP dan timnya sudah mendatangi pihak SMKN 1, namun tidak menemukan titik temu dan pihak SMKN 1 tidak mau mengindahkan perintah Bupati Garut,” katanya.

Namun kata Galih lagi, setelah pihaknya membuka gedung tersebut, siangnya Kepala SMKN 1 bersama rombongannya baru mendatangi lokasi gedung, maka terjadilah pembicaraan cukup hangat antara Kadin dengan Kepala Sekolah SMKN 1 Garut, Dadang Jauhari beserta rombongannya.

“Alhamdulilah tidak ada keributan dan anarkisme disitu, justru yang aneh pak Dadang Jauhari sebagai kepala sekolah membawa Senpi (Senjata Api) yang terlihat disaku celana pendeknya sebelah kanan,” imbuhnya.

Jadi sesungguhnya yang mau anarkis itu siapa ? dan kenapa dia harus bawa sejata yang justru akan memancing suasana keributan dan anarkis, “Gak pelu gaya koboy – koboyan lah, apalagi itu dilakukan oleh kepala sekolah yang merupakan pimpinan para guru dan bapak dari siswa SMKN 1 Garut,” ungkap Galih.

Galih menegaskan, apa yang dilakukan oleh Kadin Harus dipahami oleh masyarakat garut bahwa hal itu sudah sesuai prosedur dan belandaskan kebijakan yang dikeluarkan.

“Pertama atas perintah dan diskresi bupati pada saat Pelantikan Ketua Kadin di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jumat (14/2/20). Yang kedua adalah tindak lanjut atas perintah bupati , Sekda garut mengeluarkan surat sekaligus surat jawaban bernomor 028 / 830 / BPKAD yang merupakan tanggapan atas surat permohonan pihak SMKN 1 tertanggal 21 pebruari 2020 bernomor 425/107/SMKN 1/ KCD.Wil .IX, tentang perpanjangan pinjam pakai pengguanaan bangunan toserba patriot (Lab School SMKN 1 Garut) yang berlokasi di jalan pembangunan kelurahan suka galih kecamatan tarogong kidul.

Sekda Garut, menurutnya, saat itu selaku pengelola aset daerah menyatakan dengan tegas menolak perpanjangan dan tidak dikabulkan alias tidak dapat diperpanjang untuk penggunaan / pemangfaatan barang milik daerah dikarnakan bangunan tersebut akan digunakan untuk Lapad Ruhama / Mall Pelayanan Publik dan tempat sementara sekretariat Kadin Garut sampai dengan proses pembangunan kantor Kadin Garut selesai.

“Jadi menurut kami pihak SMKN 1 juga salah kaprah kalo harus menunggu persetujuan dari pihak Disdik Jabar dan Sekda Jabar karena secara jelas, faktual dan legal bahwa aset tersebut merupakan aset hak milik pemerintah daerah garut dan sudah bersetifikat ,yang tentu saja hak pengelolan dan penggunaannya tergantung Pemda Garut,” ucapnya.

Dan sebagai bukti nyata masyakat bisa melihat pada papan plank didepan toserba patriot, bahwa tanah / aset tersebut milik pemda Garut, oleh karena itu ketika bupati selaku kepala daerah dan kepala pemerintah yang merupakan penanggung jawab penuh terhadap penggunaan segala bentuk aset daerah sudah memerintahkan dan memberikan ijin penggunaan gedung sementara untuk kadin garut, serta menolak perpanjangan penggunaan pinjam pakai oleh pihak SMKN 1 Garut ,sudah sangat jelas dan berdasar. Jadi tidak perlu lagi ada keraguan dan ketidak pastian kebijakan.

“Kami berharap kepala SMKN 1 Garut, tidak menjadi “Disobedience To The Constitutional”, masyarakat yang melakukan pembangkangan terhadap hukum dan ketetapan”, pungkas Galih.

Pos terkait

banner 468x60