75 Tahun Lahir Pancasila: “Menelusuri Fakta Sejarah Berebut Ideologi Bangsa”

Pewarta: Dwi Arifin

Koran SINAR PAGI (Bandung)-, Saat ini 1 Juni bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, sudah genap 75 tahun usia ideologi bangsa kita, sejak kali pertama Soekarno, M. Yamin, Dr. Soepomo dan lainnya, menggagas dalam sebuah pidato yang menyejarah. Ironisnya, umur yang panjang ternyata berbanding terbalik dengan kedekatan kita bersama Pancasila.

Informasi yang dihimpun dari Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengungkapkan pada 12 Mei lalu, sekitar 18 hari sebelum kita memperingati Hari Lahir Pancasila, pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memasuki babak baru. RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Selanjutnya, DPR dan pemerintah bakal mendalami materi muatan dalam draf RUU HIP ini.

Banyak yang tak mencermati isi RUU ini. Padahal, RUU ini tidak menjadikan Ketetapan (TAP) MPRS No.XXV Tahun 1966 sebagai landasan. Isi TAP ini teramat penting. Yakni tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atas Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sejak awal menolak keras sejak rumusan RUU HIP yang tidak menjadikan TAP MPRS XXV/1966 sebagai landasan. TAP MPRS XXV/1966 hingga kini belum dicabut, sehingga keberadaan dan keberlakukannya masih diakui. Karena itu, Ketika RUU HIP akan dijadikan aturan, seharusnya mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 sebagai acuan agar posisinya jelas terhadap idelogi komunisme.

Tidak dijadikannya TAP MPRS tersebut sebagai landasan dan sama sekali tidak dimasukkan dalam RUU HIP memunculkan keanehan. Kita terkesan sedang memberi ruang bagi komunisme. Juga seakan kita sedang mengalami amnesia sejarah. Padahal, komunisme telah terbukti ingin mengubah ideologi negara menjadi ideologi terlarang. TAP MPRS XXV/1966 merupakan esensi penting dan ruh dari ideologi negara Pancasila. Sekaligus ikhtiar kita menjaga orisinalitas Pancasila dari pengaruh haluan kiri dan kanan, seperti sosialis komunis dan dan kapitalis liberalis.

Pandangan yang sama juga disampaikan Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya M.Sc menurutnya mengutip pandangan dari pendiri NahdlatulUlama  KH. Hasyim Asy’ari bahwa agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak bersebrangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan kedudukannya saling mengutan. Padangan tersebut masih relevan dengan kondisi sekarang. Maka jika hari ini ada upaya adu domba antara agama dan nasionalisme penyebabnya yang harus kita perangi, jelasnya kepada koransinarpagijuara.com kemarin

Jadi kedepannya masyarakat Jawa Barat harus lebih paham dan tidak melupakan fakta sejarah. Sehingga kenangan pahit tentang berebut ideologi negara yang pernah terjadi tak terulangi. Maka sejarah tentang kesepakatan bersama kepada Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI harus tumbuh kuat dalam setiap generasi melalui pendidikan,

(12)