Penggunaan Dana Desa Mekarsari Kec. Pasir jambu Kab. Bandung Diduga Tidak Tepat Sasaran

Pewarta : Tim Liputan

Koran SINAR PAGI, Kab. Bandung,- Tim Liputan Koran SINAR PAGI, mengunjungi Kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir jambu, Kab. Bandung, (05/055/2020), dengan maksud konfirmasi dan.  klarifikasi kepada Kepala Desa, terkait hasil pantauan. Tim Lipitan KSP, pada kesempatan  tersebut diterima oleh beberapa oleh beberapa staf  bagian pelayanan, karena saat itu Kades,  tidak ada ditempat, dengan alasan belum masuk. Selanjutnya Tim meminta no kontak Kades kepada, namun staf kantor desa tidak bersedia memberinya. Lebih lanjut Tim menanyakan Ketua BPD dan staf  kantor desa menunjukkan kantor BPD disebelah Desa, namun ditempat tersebut tidak ada satupun pengurus BPD.

Berkutnya tim mengunjungi rumah Ketua LPMD Desa Mekar sari dan menanyakan  soal pencairan dana desa tahap satu thn 2020, ketua LPMD tidak mengetahui, selanjutnya ditanya penggunaan dana desa tahap satu thn 2020, Ketua LPMD menjawab belum ada kegiatan. Padahal sudah jelas pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa thn 2020, peruntukan penanganan copid 19 sebesar 30 prosen.

Selepas dari kediaman Ketua LPMD, Tim kembali ke Kantor Desa Mekarsari, dengan harapan bertemu Kades guna konfirmasi dan klarifikasi terkait Penggunaan Dana Desa Mekarsari, Kec. Pasir jambu diduga tidak tepat sasaran 70 prosen peruntukan kegiatan padat karya/infra setruktur dan saatvitu  Kades Mekarsari Fery  ini sudah ada di Kantor.

Dikesempatan tersebut  tim liputan sempat mempertanyakan penggunaan dana desa tahap satu thn 2020, Feri menjawab, Dana Desa tahap satu thn 2020 dipergunakan untuk penanganan copid 19, namun saat di cross check dengan informasi di lapangan belum ada kegiatan fisik padat karya di wilayah Desa.

Sebelumnya tim juga sempat mempertanyakan kepada staf Desa tentang besar anggaran Dana Desa tahap  I tahun 2020, namun mereka menjawab tidak tahu, ini merupakan indikasi tidak transparannya manajemen pemerintahan Desa Mekarsari.

Untuk mencegah penyimpangan Tim liputan KSP, mohon kepada DPMD Kab. Bandung maupun Inpestorat Kab. Bandung bisa mengambil  langkah-langkah konkrit.  Hal senada juga diharapkan oleh satu diantara warga Desa Mekar sari yang enggan identitasnya disebutkan, “Baiknya instansi yang berkompeten segera memanggil Kepala Desa, guna mempertanyakan hal-hal yang menjadi kewajibannya melaksanakan program pemerintah secara transparan dan bertanggungjawab,” pungkasnya.

(39)