Bid Paud, Disdik Kab.Bandung Diduga Langgar UU NO 5 Tahun 2014, Terkait Dana Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa TA 2019

Pewarta : Kurniawan T

Koran SINAR PAGI, Kabupaten Bandung,- Sesuai  UU RI no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil, pasal 20 dan pasal 21 tentang penetapan aparatur sipil negara (ASN) tentunya bagi PNS telah berjanji dan bersumpah untuk menjalankan fungsi kepegawaian dan kewajibannya berbakti kepada negara.

Pada kenyataannya tidak sedikit PNS/ASN  yang secara sadar melanggar aturan UU ASN ini.  Hasil pantauan Tim Liputan KSP, Media Buser Bhayangkara74, Tugas Bangsa, Jabar online hingga (05/05/2020) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Kabid Paud dan FNPI, H. JJN SIP. M.Si. diduga telah melanggar UU No. 5 aTahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 20 dan 21,  yakni menyalahgunakan jabatan dan wewenang.  Hasil  temuan dari penelusuran Tim, menyangkut Kegiatan pengadaan barang dan jasa anggaran APBN tahun 2019. Diduga ada kolaborasi penyimpangan anggaran.

Yang menarik hal ini terjadi lagi di Dinas pendidikan kabupaten Bandung. sepertinya para pejabat Disdik Kabupaten Bandung begitu berani menjaminkan wewenang dan jabatannya demi untuk meraup keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Lemahnya pengawasan Kadisdik Kabupaten bandung Dr. H.JHN M.MPd terhadap pejabat di bawahnya seperti pada Kabid PAUD dan FNPI yang telah berkolaborasi dan sarat KKN pada Tender pengadaan alat olahraga PAUD 2019, pengadaan alat edukatif, APE luar, APE dalam, dengan pengadaan meubelair, “penerima manfaatnya tidak jelas”

Tim Lintas Media sudah beberapa kali mendatangi Disdik kabupaten Bandung, berharap bisa bertemu dengan Kabid PAUD dan FPNI, dengan tujuan mengkonfirmasi juga klarifikasi hasil temuan dilapangan dan penelusuran mekanisme penggunaan anggaran, sesuai kode etik jurnalistik (KEJ)  serta prinsip cover board side (perimbangan berita). Namun sepanjang waktu itu pula Kabid PAUD, tidak bisa dijumpai, stafnya selalu mengatakan tidak ada atau lagi keluar. Entah mungkin mungkin bersembunyi karena enggan didatangi wartawan. Jika demikian, sebagai  seorang pejabat sangat tidak profesional dan koopetatif. Hal ini juga menjadi potret buram terhadap pejabat PNS Disdik Kab. Bandung selalu tidak hadir saat jam kerja.

Surat resmi yang dilayangkan media ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dijawab Kadisdik melalui surat balasan “Menunggu Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) dari lembaga lembaga yang berwenang, inspektorat maupun BPK, jadi belum bisa diindikasikan, tulis kadisdik, dalam jawaban surat balasan.

Cukup menarik untuk dicermati oleh awak media, ada “mekanisme pemeriksaan” dan menunggu LHP, hal ini justru menujukkan bahwa bidang PAUD pada kegiatan pengadaan barang jasa alat olahraga ini diduga terindikasi KKN.

Terdokumentasikan Dana APBN melalui satuan kerja Dinas Pendidikan dengan jumlah yanf tidak sedikit, pengadaan APE dalam PAUD tahun 2019, alat olahraga Paud dengan nilai kontrak Rp. 504.592.000.00, lalu untuk pengadaan alat peraga edukatif APE luar Rp. 2.108.007.000.00, APE dalam Rp. 2.810.714.984.00, dan pengadaan meubelair Rp. 2.838.211.200.00, jumlah yanf  cukup besar, miliyaran rupiah ini, ‘tidak jelas”

Ada indikasi mark up anggaran antara pemenang tender/kontraktor, konsultan dinas pemerintahan dengan penerima manfaat diduga kolaborasi berjamaah menerima gratifikasi .

Pada kesempatan ini tim lintas Media yang terdiri dari Koran  SINAR PAGI,  Buser Bhayangkara74, Tugas Bangsa dan jabar online, meminta DPRD Kabupaten Bandung, KPK-RI, segera turun, dan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di Disdik Kabupaten Bandung, untuk menyelamatkan uang negara terkait APBN tahun 2019.

Hal ini mengacu pada, Standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas efektivitas. dugaan terkait UU no 20 tahun 2001.

(15)