Anggaran Tersisa Rp.14 juta, Proses DOB Kembali Terhambat

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Avenk

Koran SINAR PAGI, Kab.Sukabumi,- Ditengah Pandemi Covid 19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemkab.Sukabumi, Tim Komisi I DPRD Kab.Sukabumi tetap bekerja melakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai Perangkat Daerah dilingkup Pemkab.Sukabumi.

Setelah sebelumnya, melakukan hearing dengan beberapa Kepala Dinas dan Badan, kali ini, Rabu (06/05/20), Komisi I DPRD Kab.Sukabumi melakukan hearing dengan Kabag Umum, Kabag Tapem, Kabag Organisasi serta Kabag Humas dan Protokoler, bertempat di aula Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab.Sukabumi.

Dalam hearing ini, persoalan yang mengiringi upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) mendapat sorotan serius dari para anggota dewan.

Menurut Usep, pada tanggal 30 Desember 2020 lalu, Pemerintah Kab.Sukabumi dalam hal ini Bupati bersama dengan DPRD Kab.Sukabumi telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang pembentukan DOB dan bahkan, berkasnya kini sudah berada di Propinsi Jawa Barat.

“Tinggal menunggu persetujuan Gubernur dan DPRD Jabar untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat pusat,” terangnya, lewat sambungan telepon selular.

Namun lanjut Usep, anggota Komisi I yang hadir dalam kesempatan tersebut antara lain, Ketua Komisi I, Paoji Nurjaman dari PDIP, Badri Suhendi dari Partai Demokrat, Jalil Abdillah dari PAN, Andri Hidayana dari PPP, Ai Srimulyati dari PKS dan Usep Wawan dari Partai Gerindra mengaku kecewa terhadap Pemkab.Sukabumi dalam proses DOB ini.

Pasalnya, anggaran untuk review kelengkapan administrasi yang sedianya sudah disepakati sebesar Rp.500 juta, namun seiring dengan kian merebaknya kasus Covid 19, sehingga Pemkab.Sukabumi melakukan penggeseran anggaran kepada upaya penanganan wabah Virus Corona ini, termasuk pemotongan anggaran untuk pengurusan administrasi DOB dan hanya menyisakan anggaran sebesar Rp.14 juta saja.

Usep menganggap tidak wajar pemda melakukan pemotongan anggaran sebesar itu, karena secara otimatis akan menghambat proses DOB, dia menilai pemkab tidak serius dalam mendorong proses terbentuknya DOB.

Pos terkait

banner 468x60