Musyawarah Penetapan Calon Penerima BLT Desa Gantarang

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Syam Awing

Koran SINAR PAGI, Kab.Jeneponto,- Dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, Pemerintah Kec.Kelara, Kab Jeneponto Sul-sel, Sabtu (02/05/20) mengadakan rapat penetapan calon penerima BLT di Kantor Desa Gantarang.

Tampak dalam rapat tersebut, Kades Gantarang, H Nasir dan Plt.Camat Kelara, Nur Sila, Pendamping Desa, Asikin, Korkab PKH, Sanra Dewi serta pendamping PKH Desa Nandar dan Najib Wibowo, selain itu hadir pula, Bhabinkantibmas, A.Risal, Babinsa, Herman.

Kepala Desa Gantarang, H.Nasir dalam sambutannya menegaskan bahwa, adanya bantuan pemerintah BLT Dana Desa ini sudah ada aturannya, dimana salah satu kategori penerimanya adalah Non PKH dan BPNT.

“BLT DD ini sangat ketat aturannya, untuk warga penerima program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tidak bisa mendapatkannya.,” terang H Nasir.

Untuk itu, tambahnya, terhadap penerima bantuan dampak Covid 19 sebesar Rp.600 ribu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan Mei hingga Juni 2020 ini diseleksi secara ketat, agar tidak terjadi tumpang tindih data, tegasnya.

“Jadi, setiap KK selama tiga bulan kedepan akan mendapat bantuan masing – masing Rp.1,8 juta,” ungkapnya.

Menurut kades, anggarankan PKH Desa Rp.70 juta untuk 42 KK dan bisa bertambah jika bersyarat, katanya.

Dalam kesempatan tersebut H Nasir menyayangkan banyaknya protes yang dilayangkan oknum, yang menuduh bantuan tersebut tidak tepat sasaran, melalui berbagai spanduk yang dipasang didepan kantor desa, dia menilai yang bersangkutan tidak jantan.

Seharusnya, kata dia lagi, orang tersebut datang dan mengusulkan langsung ke pihak pemdes, “Jika ada yang tidak tepat sasaran bisa dibicarakan baik – baik atau diusulkan kepada kami, jangan kaya banci, tempel – tempel spanduk didesa malam malam,” ujarnya.

Dikatakan, dirinya siap dilaporkan ke pihak penegak hukum kalau memang secara sengaja membuat kesalahan dan menyalahgunakan wewenang, sehingga dianggap merugikan masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah tidak mau lagi diajak kerja sama membangun desa, silahkan laporkan kepenegak hukum, jangan malah memfitnah, bahwa kartu PKH dan BPNT kami yang ambil,” tegas Nasir.

Selanjutnya, Pendamping PKH, Nandar menjelaskan bahwa, kartu PKH ada komungkinan di blokir karena error ketika digesek, dikwatirkan ada yang menyalahgunakan dananya, maka pihaknya mengusulkan untuk pembuatan kartu baru dan memberikan pada yang berhak, jelasnya.

Hal tersebut dibenarkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kelara, Ruslan, menurutnya, begitu banyak kartu yang sudah rusak (error) diseluruh desa di Kecamatan Kelara, sehingga pemakai kartu dikumpulkan sementara untuk diperbaiki, dan prosesnya bisa memakan waktu cukup lama, tutupnya.

Pos terkait

banner 468x60