Praktisi Ekonomi Soroti Bantuan Sembako di Kota Cimahi

Pewarta : Liputan Khusus

Koran SINAR PAGI, Cimahi,-  Dampak pandemi Covid-19 memang sungguh luar biasa, selain psikologi setiap orang dalam menghadapi wabah ini. Ada sisi lain yang tidak kalah menarik adalah kemampuan ekonomi secara global di masyarakat menjadi terpuruk.

Kebijakan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang terkesan eksis di media masa perihal  bantuan sembako untuk masyarakat miskin sebesar Rp. 500.000,- per Kepala Keluarga (KK), sejauh ini masih berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

Bahkan, masih banyak masyarakat yang hanya sekedar mempertahankan hidup saja susah dan kekurangan. Karena kenyataan bansos yang mereka tunggu tak kunjung tiba, seperti halnya di kota Cimahi.

Terkait hal tersebut, Pengamat Ekonomi Kerakyatan, Dr. Ir Wawan Lulus Setiawan, MSc. AD sekaligus Rektor Kepala Program Pasca Sarjana IKOPIN, ikut angkat bicara. Selasa (28/04/2020).

Dia menyoroti persoalan pembagian sembako oleh Walikota Cimahi, Ajay M Priatna yang dinilai terlalu eksentrik, bahkan terkesan seperti kampanye. Sementara justru bantuan (bansos) dari Pemprov Jabar belum terealisasi ke masyarakat.

Menurutnya, apa yang dia lakukan sangat tidak relevan ditengah situasi pandemi Covid-19. Karena, pihaknya terlihat lebih mengedepankan aspek interest politik dan golongan bukan kemanusiaannya.

“Semestinya sisi kemanusiaan atau nurani yang dikedepankan, bukan hanya pencitraan semata. Artinya pemberi bantuan harus memandang nilai kemanusiaan secara universal bukan hanya simpatisan,” katanya.

Bukankah dalam Pancasila pun nilai kemanusiaan ditempatkan pada sila kedua setelah Ketuhanan Yang Maha Esa, kata dia. Artinya pemimpin harus jeli menyikapinya, bahkan hal itu juga dipertegas Fatma MUI Nomor  14 Tahun 2020, tentang esensi kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi  sebenarnya ini sebagai ujian integritas bagi pemimpin, apakah dia manusia sejati atau bukan?,” ucapnya.

Untuk itu, disinilah diperlukan, LSM, Ormas ataupun Media untuk berperan aktif sebagai social control (kontrol sosial) terhadap kebijakan pemerintah.

“Jangan sampai dana digelontorkan milyaran bahkan triliunan rupiah hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Semua tidak menutup kemungkinan karena ada kesempatan, seperti halnya peluang untuk melakukan korupsi,” terangnya.

Lanjut dia, mengenai bantuan sosial (Bansos) yang belum terealisasi hingga hari ke-6 pasca penetapan PSBB di kota Cimahi. Pemerintah kota Cimahi diminta untuk kooperatif terhadap masyarakat.

Pasalnya, itu bisa menjadi preseden buruk terhadap kinerja pemerintah kota Cimahi. bahkan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

“Mengenai keterlambatan distribusi bansos di kota Cimahi mungkin ada regulasi atau mekanisme yang salah?, Jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk ikut mengawasi,” tegas dia pada Koran SINAR PAGI. Selasa (28/04/). ***

(221)