Saatnya APH Turun Tangan, Penerapan DD Dan Bangub Desa Waringin Karya Diduga Sarat Penyimpangan

Pewarta : Heryawan

Koran SINARPAGI, Karawang,- Bantuan anggaran pemerintah terhadap Desa Waringin Karya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang yang bersumber dari Dana Desa ( pusat ) dan Bantuan Gubernur Jawa Barat dalam Tahun Anggaran 2019 menjadi sorotan.

Pasalnya menurut keterangan yang berhasil dihimpun SP, Dana Bangub senilai 130Juta yang rencananya akan diterapkan untuk pembangunan pemagaran Kantor Desa hingga saat ini tidak terealisasi.

” Dana Bangub yang rencananya untuk pemagaran kantor Desa tidak terlaksana, entah dipakai untuk apa uang tersebut oleh kepala Desa,” Ujar tokoh masyarakat setempat.

Salah seorang anggota BPD Waringin Karya juga menyebutkan, selain Bangub penggunaan DD pun tidak jelas, upah kerja tukang ada yang tidak dibayar, belum lagi dana Bumdes yang tidak jelas Peruntukannya.

“Dalam Penerapan DD Dan Bangub Desa Waringin Karya Diduga Sarat Penyimpangan DD pun tidak jelas, upah kerja pembuatan turap di dusun plawad 2, hingga saat ini belum dibayar. Belum lagi dana Bumdes yang tidak jelas peruntukanya” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Waringin Karya, Agun F, saat di konfirmasi, tidak menampik hal tersebut.

” Memang benar dana bangub belum diterapkan, kami minta waktu minggu depan untuk menyelesaikan,” Ucapnya singkat.

Pernyataan Kades Waringin Karya seolah tanpa beban, padahal anggaran yang di duga diselewengkanya adalah hak masyarakat, yang berdampak pada pencairan bantuan berikutnya.

Seperti  ditegaskan Camat Lemah Abang, Hamdani,
” Jika tidak ada penyelesaian pekerjaan, LPJ tidak akan ditanda tangani. Tentunya berpengaruh pada pencairan Tahun ini” Tegas Hamdani

Indikasi penyimpangan anggaran itu tentunya ada sanksi pidana sebagai konsekuensinya tidak hanya pengembalian anggaran, agar adanya kepastian hukum serta berjalannya penegakan hukum adalah suatu keniscayaan Aparat Penegak Hukum melakukan langkah pencegahan atas terjadinya tindakan penyimpangan anggaran.

Bahkan diketahui sejumlah tokoh masyarakat dan anggota BPD menyatakan kesiapanya untuk memberikan keterangan bahkan bersaksi sekalipun, jika persoalaan dugaan korupsi Kades masuk ke ranah hukum.

(303)