Ketua Apdesi Purwakarta Meminta Pemkab Purwakarta Agar Dana Desa Segera Dicairkan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Dede MR

Koran SINAR PAGI, Kab.Purwakarta,- Dalam upaya penanggulangan Covid-19 seluruh Desa se-Kabupaten Purwakarta dipastikan masih harus menunggu pencairan Dana Desa untuk membiayai berbagai kegiatan yang telah diprogramkan, termasuk untuk pencegahan penyebaran wabah Virus Corona saat ini, sesuai anjuran pemerintah.

Beruntung masih ada beberapa penyedia barang yang tidak keberatan mensuplai barang alat perlengkapan, terutama beberapa bahan yang dibutuhkan untuk upaya pencegahan Covid-19.

Terkait hal itu, Ketua Apdesi Kabupaten Purwakarta Dasep Sopandi, berharap Pemkab.Purwakarta bisa segera mencairkan Dana Desa, menurutnya Dasep, pemerintah desa, saat ini sangat membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi program kerjanya.

Diakui Dasep, ada beberapa Pemdes yang belum menyelesaikan perubahan atau revisi APBDes terkait keharusan Pencegahan Covid-19 masuk dalam pengalokasian Dana Desa, hal ini ditenggarai menjadi penyebab keterlambatan pencairan DD.

“Namun, jika yang menjadi kendala itu muncul dari Pihak Pemerintah Pusat dan harus ada SK Pemindah bukuan dari Rekening Pusat ke Kas Desa yang dikeluarkan oleh Bupati, saya mohon Pemda segera memenuhinya, agar tidak menjadi kendala bagi pencairan Dana Desa,” katanya, Rabu (15/04/20).

Disebutkan, untuk pencairan DD tahun ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah, yakni adanya Perda, Dokumentasi APBDes dan Kuasa Pemindahan buku rekening dari Rekening Pusat ke Kas Desa, “Yang membuat keputusan itu adalah Bupati,” ungkapnya.

Dikatan oleh pria yang akrab disapa Apih ini, ada beberapa perubahan APBDes, yang harus dilakukan pemerintah desa akibat munculnya Wabah Virus Corona, “APBDes mendadak harus segera direvisi dengan penambahan 2 (dua) mata anggaran, yakni alokasi anggaran untuk Penangulangn Covid-19 dan Padat Karya Tunai Desa,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, setelah perubahan APBDes dilalui, muncul Surat Edaran dari Kementerian Desa, pemdes harus pula memasukan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam alokasi Dana Desa.

“Pihak Kemendes menginstruksikan bahwa bantuan sosial itu harus non tunai, namun anehnya, dalam format pendataan ada kolom isian hak penerima Bansos itu harus menyertakan nomer rekening masing-masing,” ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan semi darurat pencegahan Pandemik Covid-19 ini, Dasep berharap, Pemkab.Purwakarta memberikan kelonggaran aturan, “Jika pencairan DD itu terlambat karena terkendala persyaratan yang belum dipenuhi desa, mohon DD itu tetap bisa dicairkan karena mendesak, terkait perubahan APBDes bisa diselesaikan secara menyusul nantinya,” pungkasnya.

Pos terkait

banner 468x60