Wacana Pemerintah Kurangi Pupuk Bersubsidi, Resahkan Petani

Pewarta : Avenk/Sg

Koran SINAR PAGI, Kota Sukabumi,- Wacana pemerintah pusat mengurangi jumlah pupuk bersubsidi secara drastis pada tahun 2020 ini, membuat resah para petani. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KTNA pusat, Ir.H.Winarno Tohir, dalam acara safari kerjanya ke beberapa daerah di Jawa Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), H. Maman Suparman, di Jl. Artif Rahman Hakim Kota Sukabumi, Rabu (05/02/20).

Winarno menambahkan, bahwa pada tahun 2020 ini jumlah pupuk yang bersubsidi untuk Pupuk Urea jumlahnya berkurang sekitar 45 % dari tahun 2019, sedangkan untuk pupuk yang lainnya berkurang sekitar 50 %.

“Dari pada mengurangi jumlah pupuk lebih baik menaikan harganya sedikit, karena banyak petani yang membutuhkan” papar Winarno.

Terpantau, sementara ini pupuk bersubsidi dilapagan memang sudah langka, sehingga banyak petani yang terpaksa membeli pupuk non subsidi, untuk keperluan pemupukan tanaman pertaniannya, walaupun dengan harga yang lebih mahal.

Menanggapi hal tersebut H.Maman Suparman mengatakan, Hal itu sesuai dengan keinginan pemerintah agar petani menggunakan sistem pemupukan yang berimbang, dan secara perlahan mengurangi ketergantungan petani dari pupuk kimia.

Selain itu lanjutnya, petani disarankan untuk meningkatkan kembali penggunaan pupuk organik.

“Penggunaan pupuk organik sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk tiap musimnya dan masih dibantu dengan penggunaan pupuk kimia. Untuk periode tanam selanjutnya penggunaan pupuk organik ditambah, sementara penggunaan pupuk kimia dikurangi, sampai akhirnya secara total menggunakan pupuk organik” lanjut H. Maman.

H.Maman juga mengulas tentang pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan aturannya, semisal harga jual di pasaran yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Pada beberapa kasus ditemukan pendistribusian pupuk yang tidak tepat waktu, sementara petani sudah melakukan penanaman, dilain pihak ketersediaan pupuk bersubsidi di distributor belum tersedia. Selain itu juga ditemukan kasus pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan sasarannya,” ujarnya.

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat untuk penurunan jumlah pupuk bersubsidi ini, pihak KTNA tidak akan menaggapinya secara prontal, tetapi akan ditunjukkan kepada pemerintah data di lapangan yang sesungguhnya dari hasil kunjungan kerjanya ke beberapa daerah, tandas Maman.

(33)