GTKHNK35 Minta Dukungan DPRD Bangka

Pewarta : Imam K

Koran SINAR PAGI, Bangka,- 
Sebanyak 50 orang guru yang tergabung dalam GTKHNK35+( Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K 35+ ) Kabupaten Bangka mendatangi kantor DPRD Pemkab Bangka.Selasa (4/2)

Kedatangan guru-guru honorer langsung di terima oleh Wakil ketua DPRD Bangka Rendra Basri yang di damping Hendra Yunus dari komisi 3 dan Maryanto dari PKS.

Wakil ketua DPRD Bangka Rendra Basri saat di wawancarai Sarpos seusai pertemuan tersebut mengatakan kedatangan mereka para guru honorer ke DPRD Bangka bukan untuk menyampaikan tuntutan atau berdemo.
“Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan permohonan meminta dukungan DPRD Pemkab Bangka terkait acara Rakornas yang akan di selenggarakan GTKHNK Jakarta pada tanggal 20 Februari 2020 yang akan datang” ujar Rendra.

Ditegaskan Rendra pada prinsipnya DPRD Bangka mendukung perjuangan kawan-kawan guru honorer k35+ ini, dalam memperjuangkan aspirasi mereka di Rakornas nanti.

Kita harapkan dari rakornas nanti dapat menghasilkan keputusan yang memberikan hasil lebih baik terhadap guru -guru honorer K35+,”kata Wakil ketua DPRD Bangka ini.

Ketika di singgung Sarpos tentang masalah honor para guru mengatakan ” Oh tidak, inikan masalah forum yang memang sudah tersebar di beberapa provinsi ,” kata Rendra.

Rendra menandaskan adapun tujuan dari para guru-guru honorer itu adalah untuk meningkatkan kinerja, penghasilan serta meningkatkan taraf hidup mereka dan inipun sifatnya baru usulan kepusat saja.

Terkhusus untuk di Bangka sendiri kalau sudah ada aturan dari pusat kita akan mengikutinya dimana paling tidak honorernya sebesar UMR lah ungkap Rendra

Sementara itu Rozi koordinator kegiatan yang didamping wakil ketua Sandi Utama.mengatakan dalam kegiatan rakornas nanti dari kabupaten Bangka akan mengirim dua orang perwakilan yang nantinya akan bergabung dengan provinsi Babel sedangkan untuk pendanaan atas, inisiatip dari peguyupan GTKHNK 35+ itu sendiri “Kita harapkan dari rakornas di Jakarta Bapak Presiden Joko Widodo bisa mengeluar Keppres dalam hal pengangkatan guru K 35 tahun ke atas karena sekarang tidak ada lagi kesempatan untuk ikut tes karena umurnya sudah lewat.

Kitapun berharap Bapak Presiden bisa mengeluarkan Keppres seperti pengangkatan bidan PTT dan perangkata desa.”tutup Rozi.

(17)