Panitia Mukab Kadin Siap Hadapi Gugatan dan Laksanakan Mukab Sesuai Tahapan

Pewarta : Agus Lukman

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- Musyawarah (Mukab) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut yang akan diselenggarakan tanggal 21 Januari 2020, terancam berbuntut gugatan hukum. Pasalnya, ratusan pengusaha yang merasa tidak terakomodir menjadi pemilih, mengancam akan menggugat Panitia Pelaksana Mukab Kadin dan Ketua Kadin Garut.

Hal tersebut menyusul adanya pernyataan Risman Nuryadi, penasehat hukum yang ditunjuk oleh para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) mengatakan, para pengusaha sektor UKM merasa hak pilihnya dijegal oleh panitia pelaksana Mukab Kadin Garut, karenanya, mereka mengadukan hal tersebut kepada dirinya agar hak-hak mereka bisa pulih.

Pernyataan penasehat hukum para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) mendapatkan tanggapan dari Ketua Organizing Comitee (OC) Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke VII Kadin Kabupaten Garut, Asep Hendra Bakti.

Menurutnya, selaku bagian dari kepanitiaan Mukab Kadin VII, siap menghadapi gugatan apapun. Soalnya sudah bekerja melakukan proses tahapan Mukab berdasar AD/ART dan Peraturan organisasi (PO) dan petunjuk pelaksanaan Mukab Kabupaten/Kota.

Ketua Organizing Comitee (OC) Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke VII Kadin Kabupaten Garut, Asep Hendra Bakti

“Saya khususnya bagian dari panitia siap menghadapi gugatan. Pelaksanaan Mukab akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah disusun sejak awal,” ujarnya, Jum’at (17/1/2020) malam.

Dikatakan Asep, panitia tidak pernah menutup atau UMKM dan UKM untuk daftar sebagai anggota kadin, tapi kalo sebagai peserta mukab dan memiliki hak pilih, diatur dalam AD/ART Kadin dan Peraturan Organisasi untuk Mukab Kab/Kota adalah anggota biasa atau badan usaha berbadan hukum yang ber KTA- B

“Untuk keanggotaan Kadin ada tiga Katagori Anggota Luar Biasa, Anggota Biasa dan Anggota Tercatat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Anggota Luar Biasa untuk keanggotan Assosiasi/Hipmpunan profesi pengusaha, Anggota Biasa untuk keanggotaan yang berbadan hukum seperti CV atau PT, dan Anggota Tercatat untuk para pelaku UMKM pengusaha yang belum memiliki badan hukum seperti misal hanya ada keterangan usaha dari setingkat kecamatan.

“Kadin membuka diri untuk keanggotaan dari UMKM, karena untuk KTA tercatat pengesahan hanya perlu cukup dari ketua Kadin Kab/kota,” tegasnya.

Asep menuturkan, mulai tanggal 9 sampai 14 Desember 2019 asosiasi atau perhimpunan usaha agar segera melakukan pemutakhitan dengan mendaftarkan ulang KTA-LB, demikian juga untuk anggota asosiasi atau perhimpunan usaha yang memiliki KTA-B.

“Apabila tidak melaksanakan hal tersebut, maka dengan berat hati akan dicoret hak suara dan hak bicaranya, Hal ini sudah disampaikan secara terbuka termasuk pada media,” pungkasnya.

(11)