tips for writing a scholarship essay write my college paper cover letter for an online application best college essays 2019 sample apa format essay analyzing an argument essay example

PPDI Muara Enim Datangi DPRD Terkait Kabar Pemecatan Perangkat Desa Oleh Kades

Pewarta : Iwan Brata

Koran SINAR PAGI, Kab.Muara Enim,– Menyusul kabar tentang banyaknya perangkat desa yang pecat secara sepihak oleh kepala desanya, sebanyak 15 perangkat desa tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Muara Enim, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Muara Enim untuk mengadukan hal tersebut.

Kedatangan 15 anggota PPDI tersebut diterima oleh anggota Komisi I DPRD Muara Enim di ruang Badan Anggaran (Banggar), Selasa (14/01/20).

Menurut Ketua PPDI Muara Enim, Karunia Ilahi, sejumlah perangkat desa merasa resah dengan adanya pemecatan secara sepihak atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.

“Sebenarnya kami (perangkat desa) siap jika memang harus diberhentikan, namun harus sesuai dengan Permendagri no. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Perda Kabupaten Muara Enim,” ungkap Karunia kepada awak media.

Lanjutnya, penggantian perangkat desa lama dengan yang baru harus ada alasannya, seperti usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, melanggar aturan, dan mengundurkan diri.

“Jadi, kepala desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tentu harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan,” tegas Karunia.

Karunia juga menyesalkan adanya perangkat desa baru yang belum memiliki SK dari kepala desa namun sudah berkantor di kantor desa.

“Pengangkatan perangkat desa baru ini kami nilai tidak sesuai mekanisme, seperti yang terjadi di salah satu desa yang ada di Kecamatan Rambang,” lanjutnya.

Ia berharap ketegangan yang terjadi antara kepala desa dengan perangkat di sejumlah desa belakangan ini segera kondusif dan diselesaikan oleh Pihak Pemkab Muara Enim dalam hal ini Plt.Bupati maupun Dinas PMD Muara Enim.

“Kami menyadari bahwa perangkat desa merupakan pembantu kepala desa untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, jadi jika hal ini terus berlarut maka semua program pembangunan dan pelayanan di desa itu akan tidak maksimal,” tukas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Muara Enim, H.Marsito, mengharapkan permasalahan yang terjadi antara kepala desa dengan perangkat desa ini diselesaikan secara kekeluargaan dan dimusyawarahkan dengan baik antar mereka.

“Kami juga akan menindaklanjuti aduan dari PPDI ini kepada Plt Bupati Muara Enim untuk dicarikan solusi terbaiknya,” pungkasnya.

(73)