definition essay examoles moral panic video games essay letter writing service online persuasive speech thesis statements

Minim Pengawasan, Proyek DPUPPR Provinsi Diduga Banyak Bermasalah

Pewarta : NIKO

Koran SINAR PAGI, BERAU,- Pk Peningkatan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan 1 yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan yang dilaksanakan Dinas Pekerja Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPPR) Provinsi Kalimantan Timur diduga tak sesuai RAB.

Pasalnya, dari hasil pantauan wartawan koran Sinar Pagi dilapangan. Kegiatan peningkatan jalan senilai Rp 17.400.369.877.89 ini diduga banyak terjadi pelanggaran. Dari pemasangan batu pada drainase tak sesuai RAB, selain itu tanah urug yang digunakan bukan sertu. Selain itu, material tersebut diduga diperoleh ditempat yang tak memiliki ijin galian C.

Dari informasi masyarakat, tim Sinar Pagi melakukan pengecekan ke lokasi dan memang apa yang diketahui Ndari masyarakat benar terjadi. Selain itu, diarea proyek tersebut juga tak ditemukan adanya pemberitahuan jika proyek tersebut didampingi TP4D Provinsi. Hal ini menuai kecurigaan bahwa proyek tersebut tak didampingi oleh tim TP4D Provinsi.

Tak hanya itu, dalam proyek tersebut ada 3 perusahaan yang melakukan pengerjaan dari Tanjung Redeb menuju Talisayan 1, tetapi dari pantauan hanya satu yang menggunakan plang proyek. Tak adanya plang proyek tersebut membuat banyak pihak bertanya-tanya. Dalam kegiatan tersebut pun diduga tak ada plang K3.

Tak adanya K3 sesungguhnya bisa membahayakan penggunaan jalan yang melintas. Apalagi diketahui bahwa jalur tersebut merupakan jalur cepat, dikhawatirkan akan berdampak kepada masyarakat atau pengguna jalan yang melintas dimalam hari.

“Kalau tidak ada K3nya bahanya juga kalau kita mau melintas,” ungkap salah seorang pengguna jalan.

Terpisah, pihak UPTD DPUPPR saat akan dikonfirmasi, namun pihak yang berwenang tak berada di kantor. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya.

“Yang berkepentingan atau yang berwenang memberikan keterangan ada di Samarinda, kalau saya tidak bisa kasih keterangan,” ujarnya.

Tak adanya pihak yang bisa dikonfirmasi membuat pihak media kesulitan untuk mendapat keterangan lebih jauh terkait proyek-proyek dari tingkat satu yang ada di wilayah Kabupaten Berau yang diduga banyak pelanggaran karena minim pengawasan dari pihak terkait.

Hingga saat ini, pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi, dan diharapakan pihak terkait bisa terjun kelapangan untuk melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan yang terlaksana.

(33)