Setelah Dilantik Ada Angin Segar Untuk Perangkat Desa di Tahun Mendatang

Pewarta : Ayi Suherman

Koran SINAR PAGI, Kab.Sukabumi,- Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia”(PPDI) Periode 2019-2024 Kabupaten Sukabumi, dilakukan Sabtu (21/9/2019) di Gedung Serbaguna Pridnanda, Palabuhanratu.

Dibentuknya PPDI adalah untuk menciptakan perangkat desa yang sejahtera dan bermartabat, karena Perangkat Desa adalah ujung tombak desa dalam hal maju mundurnya desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas profesional dan sumber daya manusia dalam peran mengelola administrasi desa mewujudkan tata kelola penataan peningkatan tentang desa, karena perangkat desa yang bersentuhan langsung antara desa dan masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Tendi Hendrayana PPDI adalah salah satu forum antara perangkat desa di Sukabumi, “Hari ini baru saja dilantik Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se Kabupaten Sukabumi,” ucapnya,

Dia berharap dengan terbentuknya pengurus PPDI ini menjadi tambahan mitra dinas dalam mengelola pembangunan pemerintahan di desa.

“Disini juga dibahas mengenai kesejahteraan perangkat desa dan mengenai gaji Perangkat desa sudah di atur berdasarkan PP 11 tahun 2019 akan disetarakan, dimana kepala desa 120 persen dari ASN golongan 2A, kalau Sekdes 110 persen dari golongan ASN 2A,” ungkapnya.

Sementara untuk Kaur, Kasi ataupun Kadus, lanjut Tendi, setara dengan ASN golongan 2A yaitu Rp.2.022.000,- yang akan direalisasikan di tahun 2020. “Itu siltap dan tambahan dari anggaran sekarang itu sekitar Rp.25 miliar, ya mudah-mudahan itu dari anggaran APBN,” pungkasnya.

Sekertaris umum PPDI, Asep Ruyandi angkat bicara mengenai gaji perangkat desa, “Kami sangat berharap sekali dengan adanya PP 11 tahun 2019 ya mudah-mudahan secepatnya dapat terealisasikan,” harapnya.

Menurutnya Perangkat Desa adalah pegawai dimana langsung bersentuhan dengan masyarakat, apalagi kita sekarang menjadi mitra dinas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa untuk kabupaten, dalam pengelolaan administrasi ataupun dari segi pembangunan,” imbuhnya.

(393)