Ketegasan DisDik Kab. Bandung Patut Dipertanyakan

Pewarta : Tim Liputan

Koran sinarpagijuara, Kab. Bandung,- Mengacu pada peraturan pemerintah (PP) no. 53 th 2010 tentang disiplin PNS. Tindakan tegas harus dilakukan untuk mewujudkan Visi Kab. Bandung yaitu : Memantapkan Kab. Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik.”

Bupati Kab. Bandung M. Dadang Naseer pada satu kesempatan di lingkungan perkantoran Pemda kabupaten Bandung di Soreang. Selasa ( 9/7/2019)
Terkait dengan amar putusan tentang gugatan salah seorang guru SMPN 02 Banjaran.
Yang ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Bale Bandung   (8/7/2019 )
“setiap pelanggaran yang telah terbukti. Beliau ” DN ” tidak akan mentorelir serta pandangbulu terhadap PNS yang melakukan indisiplioner dalam melakukan tugasnya.

Lain halnya dengan dugaan kelalaian kepala sekolah SMPN 02 Ciwidey yang dengan jelas telah lalai serta mengabaikan peraturan tersebut dengan tidak melaksanakan tugasnya.

Dari dugaan sering mangkir sampai dengan ketidak transfarannya dalam hal keuangan sekolah, baik itu honorer guru yang sering digantung ( 6-10 bulan )
Sampai pengelolaan dana BOS yang tak jelas dalam peruntukannya.

Sampai sampai saat penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) kemarin beliau sama sekali tidak terlibat dalam hal tersebut.

Adapun legal formal serta SK pun. dilakukan tanpa KS, sehingga minat masyarakat sekitar wilayah tersebut menurun. Kuota penerimaan siswa berjumlah 252 atau 7 rumbel untuk siswa,  hanya 214 siswa yang mendaftar.

Hal tersebut diindikasikan karena kurangnya dedikasi pejabat tersebut.

Yang lebih mengejutkan lagi staf sekolah mendapatkan khabar bahwa rotasi KS akan dilaksanakan bulan januari 2019 namun sampai saat ini masih belum terwujud. Lalu pertimbangan apa yang membuat urusan sampai berlarut?
ada apa dengan Dinas pendidikan Kab. Bandung dengan pengawasannya?

Apakah pengaduan serta bukti dilapangan yang dilaporkan baik secara lisan serta tulisan kurang memenuhi syarat ?
Pertimbangan apa sehingga DisDik kab. Bandung seolah mentelantarkan para staf pengajar baik PNS atau honorer terlunta-lunta dengan Kepala Sekolah yang tidak punya integritas?.  Sedangkan PNS sendiri sejatinya merupakan teladan atau role model bagi masyarakat secara umum.

PNS adalah contoh teladan mssyarakat dalam memegang etika serta sumpah yang telah diucapkan atas dasar amanah.

Begitu juga akibat tidak profesionalnya pihak BKPSDM dan Petugas Protokol Kab. Bandung, pada penyelenggaraan pelantikan rotasi mutasi jabatan oleh Bupati Bandung H. Dadang M Naser, yang digelar pada Jumat (10/08/2019) lalu.

Kepala SMPN 1 Rancabali Drs. Nandang Koswara M. MPd pada Tim liputan koran sinar pagi. mengaku bahwa dirinya akan menolak keputusan Bupati Bandung atas penugasan dirinya  di SMPN 4 Pangalengan Kab. Bandung.

Menurut Nandang, siapapun yang menyodorkan berita acara pelantikan tersebut akan dia tolak. “Saya lebih memilih tetap di SMPN 1 Rancabali, tidak usah dirotasi,”tegasnya.

Nandang mengaku, berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Dr. H. Juhana M. MPd yang diterima langsung oleh dirinya bahwa ada kesalahan pada pelaksanaan pelantikan tersebut. “Pak Ka. Disdik tidak menjelaskan secara rinci kesalahannya,” ujarnya.

Hingga hari ini menurut keterangan Nandang, dirinya belum mendapatkan kejelasan baik itu dari pihak BKPSDM maupun dinas pendidikan tentang kejelasan kesalahan pada penyelenggaraan pelantikan Jumat, lalu.

(13)