9 Partai Mendudukan Wakilnya Di kursi DPRD Kota Bandung

Pewarta: Andi/Dwi

Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik, Senin (5/8/2019). Pelantikan dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi Nomor 30 pada sekitar pukul 09.50 WIB.

Pada kesempatan tersebut, ke-50 anggota dewan terpilih membacakan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung. Pembacaan sumpah atau janji jabatan ini didasarkan pada amanat pasal 106 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, sebanyak sembilan partai diketahui berhasil mendudukan wakilnya di kursi DPRD Kota Bandung, meliputi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 13 kursi; Gerindra 8 kursi, PDIP 7 kursi, Golkar 6 kursi, Nasdem 5 kursi, Demokrat 5 kursi, PSI 3 kursi, PKB 2 kursi, dan PPP 1 kursi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30% anggota yang lolos merupakan wajah baru, termasuk PSI yang merupakan partai pendatang baru di DPRD Kota Bandung.

Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung mengambil sumpah dan janji anggota DPRD Kota Bandung berdasarkan surat keputusan gubernur Jawa Barat.

Dari 50 anggota yang terpilih, 27 anggota di antaranya merupakan petahana dan 23 anggota baru.

Pengambilan sumpah dan janji dilanjutkan penunjukan Ketua DPRD Kota Bandung sementara dan wakilnya. Ketua sementara DPRD diambil dari kursi terbanyak yaitu dari PKS yang mendapat 13 kursi.

Yudi Cahyadi ditunjuk pimpinan sementara karena meraih suara terbanyak di PKS. Sedangkan wakil ketua sementara Kurnia Solihat dari Partai Gerindra. Rapat paripurna dihadiri hampir seribu orang sehingga banyak undangan yang tidak mendapatkan tempat duduk.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, sebagai perwakilan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya berharap seluruh anggota dewan yang terpilih dapat mewakili suara rakyat dan memperjuangkan aspirasinya. “Saya berharap kita semua, terutama bapak ibu anggota DPRD dapat memakani proses ini sebagai hal sakral karena rakyat sudah mewakilkan suaranya ke bapak ibu, buka hanya diwakili tapi perjuangkan juga aspirasinya,” ungkapnya

Disisi lain, puluhan mahasiswa dari sejumlah organisasi memprotes pelantikan anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Massa sempat tertahan di depan Kantor Dishub Jabar yang berjarak 200 meter dari depan Kantor DPRD Kota Bandung. Para mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan dari Polrestabes Bandung dan Satpol PP Kota Bandung.

Beruntung bentrokan tak terjadi karena petugas mengalah guna menghindari dampak lebih buruk. Sambil merangsek masuk ke area depan DPRD Kota Bandung, mereka berteriak “lawan” dan “revolusi”. Barikade personel Polri dan Satpol PP Kota Bandung akhirnya bisa ditembus massa aksi dan mereka masuk ke area depan Kantor DPRD Kota Bandung.

Namun, penjagaan ketat tetap dilakukan di depan DPRD Kota Bandung oleh aparat gabungan Polrestabes Bandung, Dalmas Polda Jabar, dan Sat Brimob Polda Jabar. Saat ini massa aksi masih melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Bandung.

Dalam aksinya, selain memprotes pelantikan anggota Dewan, mahasiswa juga menuntut pengusutan dan penuntasan kasus korupsi di Kota Bandung yang dinilai telah menggurita.

Perwakilan massa aksi mahasiswa, Antonius mengatakan, aksi ini sebagai simbol perlawanan terhadap birokrasi korup. “Kami minta birokrasi korup dihilangkan dari Kota Bandung,” kata Antonius.

(3)