BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat Tipis, Jawa Barat Malah Menurun

Pewarta: Dwi Arifin

Koran SINAR PAGI (Jakarta)-,Indeks Demokrasi Jawa Barat mengalami penurunan 3,28 poin dari 68,78 pada 2017 menjadi 65,5 pada 2018. Hal itu menyebabkan Jawa Barat menempati urutan ke empat untuk provinsi yang memiliki indeks demokrasi terendah.

Indeks Demokrasi tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Demokrasi Jawa barat berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,39.

Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto, mengatakan, secara nasional, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 72,11 poin. “Peningkatannya hanya 0,28, cukup tipis. Jika dikategorikan, Indonesia masih masuk ke kategori sedang,”ujar dia saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.

Menurut Suhariyanto, terdapat lima provinsi yang sudah masuk kategori  baik yaitu DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan DI Yogyakarta. Sementara, provinsi yang indeks demokrasinya masih berkategori buruk adalah Papua Barat. “Provinsi lainnya memiliki kategori sedang, atau berada di kisaran 60-80 poin,”ujarnya.

Empat variabel Indeks Demokrasi menurun

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memutuskan akan memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 namun dengan syarat OSO harus mundur dari Hanura atau pengurus partai politik, serta KPU telah siap menyelenggarakan debat kandidat pertama dan akan mengundang 500 tamu undangan.*/ANTARA

Ditambahkannya, dari 11 variabel indeks demokrasi, terdapat empat  yang mengalami penurunan. Penurunan paling besar pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah (-1,88), yang tergolong dalam kelompok hak-hak politik.

Variabel lainnya yang menurun adalah kebebasan berkeyakinan (-1,42%) yang tergolong dalam kelompok kebebasan sipil. Dari kelompok lembaga demokrasi, terdapat dua variabel yang mengalami penurunan yaitu peran DPRD (-0,86) dan peran Birokrasi Pemerintah Daerah (-0,52).

“Pada indikator aspek hal-hal politik, terdapat indikator yang mengalami penurunan yaitu pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Suhariyanto.

Dia mengatakan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. “IDI merupakan fact based information, bagian dari upaya mengembangkan a culture of evidance based decision making, yang sesuai deklarasi dunia tentang Statistik di Istanbul, Turki tahun 20018,” ujarnya lagi.

Suhariyanto menambahkan, sumber data penyusunan IDI berasal dari dokumen, surat kabar, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Dokumen yang dijadikan rujukan misalnya Perda, Pergub, Perbup, surat edaran dan sebagainya.

(4)