Komisi Informasi Jabar : Raperda KIP Di Sukabumi Bertentangan Dengan UU Pers

Pewarta: Dwi Arifin S.Pd

Koran SINAR PAGI, Kota Bandung-, Massa aksi yang tergabung dalam Liga Jurnalis Sukabumi menyerbu Gedung Pendopo Sukabumi, Kamis (11/7/2019) siang. Massa menuntut pemerintah dan DPRD mencabut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Komunikasi, Informatika, dan Persandian (KIP) yang dinilai bisa mengebiri, serta menciderai kebebasan pers dalam menjalankan tugas peliputan.

“Kami sangat mengecam keras Raperda KIP, khususnya yang berkaitan dengan pasal 15. Kami menginginkan Raperda ini memang harus dihapus, karena dirasa tidak ada gunanya bagi masyarakat ataupun bagi jurnalis,” tutur Koordinator Aksi, Ahmad Fikri.

Raperda Kabupaten Sukabumi yang berisi pada bagian keempat pelayanan peliputan
Pasal 15
(1) Peliputan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kegiatan lainnya, yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah dan pihak swasta yang berbadan hukum yang diselenggarakan di Daerah dapat diliput oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, Bagian Hubungan Masyarakat Wartawan yang terakreditasi, LSM yang berbadan hukum dan/atau stakeholder yang terkait.

(2) Peliputan yang dilakukan oleh Wartawan yang terkareditasi, LSM yang berbadan hukum dan/atau stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Rekomendasi peliputan dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

(3) Dalam hal Wartawan yang terkareditasi, LSM yang berbadan hukum dan/atau stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan peliputan tidak memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi admnistratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pengawasan;
d. denda administratif;dan/atau
e. dilaporkan kepada Dewan Pers.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi peliputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati Sukabumi

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Dan Satriana langsung menyikapi raperda di kabupaten Sukabumi tersebut. Pertama, peraturan daerah yang mengatur tentang peliputan terkait kegiatan jusnalistik tidak boleh bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Secara khusus memberikan jaminan kemerdekaan pers dan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Bahkan diatur juga sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers tersebut.

Pembatasan berupa syarat mendapatkan rekomendasi dan pemberian sanksi administrasi seperti yang tercantum dalam rancangan Perda ini bisa berpotensi bertentangan dengan UU mengenai pers tersebut.

Kedua, peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi jelas menyebutkan, bahwa kegiatan pemerintah maupun informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum merupakan informasi publik yang terbuka untuk diakses masyarakat.

Jika Raperda tersebut menyebutkan pembatasan syarat melakukan peliputan atau mengakses dan menyebarluaskan kegiatan pemerintah juga berpotensi menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Padahal UU mengenai keterbukaan informasi menjamin hak warga negara dan badan hukum Indonesia memperoleh dan menggunakan informasi publik. Tidak ada persyaratan rekomendasi dari pemerintah daerah, justru sebaliknya persyaratan rekomendasi yang tidak punya dasar hukum tersebut berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan pemerintah untuk mengatur pemberian informasi publik sesuai dengan selera dan kepentingan mereka saja, bukan berdasarkan kepentingan publik.

(34)