dissertation writing tips comparison contrast essay example medical term papers write a college essay about yourself how to source a book in an essay whats a good thesis

Cerdas, Wakil Walikota Bogor Usulkan, PPDB Dikelola Pemkot Dan Pemkab Secara Terpadu

Pewarta : Akhyar/RS

Koran SINAR PAGI, Kota Bogor,- Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim mengusulkan agar pengelolaan PPDB kedepan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SMP.

Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK, Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Demikian disampaikan Wakil Walikota Bogor kepada media Rabu (10/07/19).

Dalam hal ini kata Dedie, Pemerintah Kota/Kabupaten membantu proses penyelenggaraan PPDB SMA/SMK dengan Pemerintah Provinsi yang menjadi koordinatornya. Hal ini akan menghindari sengketa kewenangan, dan teknis pelaksanaannya akan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya hal tersebut justru menguatkan penjelasannya MK dalam UU Pemda yang menyebutkan bahwa pendidikan masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan yang dibagi dengan pusat, daerah, dan kota.

Pembagian itu berdasarkan kepada aspek akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, strategis nasional. Pembagian itu, menurut MK tidak bertentangan dengan UUD 1945, tegasnya.

Dari pantauan dilapangan, ada beberapa orang tua murid sangat mendukung apabila pengelolaan PPDB dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Seperti yang disampaikan oleh Fitri salah satu warga Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor bahwa dirinya mendukung penuh jika pengelolaan PPDB dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dirinya mendukung pengelolaan PPDB khususnya SMA/SMK dilakukan di Kota maupun Kabupaten bukan tanpa alasan. Menurutnya, pada saat pengelolaan PPDB SMA/SMK dilakukan di Kota maupun Kabupaten, tingkat perhatian Dinas Pendidikan lebih terlihat dan angka tauran antar sekolah juga menjadi sangat rendah.

“Saya sangat setuju jika pengelolaan PPDB khususnya SMA/SMK dilaksanakan di Kota maupun Kabupaten, karena kalo dikelola Kota maupun Kabupaten tauran anak sekolah hampir gak ada karena wewenang Dinas pendidikan lebih luas dan Dinas Pendidikan dengan Pemda dan Pemkot maupun masyarakat kerjasama. Kalo cuma KCD orang-orangnya kan sedikit,” ujarnya.

(8)