Pewarta : Maman K
Koran SINAR PAGI, Kuningan,- Untuk lebih meneratas bidang usaha perbankan tentu dibutuhkan stake holder yang ada di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) yang tentunya dibutuhkan pula dorongan dari pihak Pemerintah agar mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi guna memuluskan program program yang erat kaitannya dengan masyarakat luas.
PD.BPR Kabupaten Kuningan kini mendapat tantangan baru guna mengembangkan kepercayaan masyarakat, BPR jangan terlena dengan publikasi Otoritas Jasa Keuangan hingga mendapat perhatian serius, BPR Kuningan masuk dalam 18 kategori terbaik peringkat atas tingkat Nasional untuk kualifikasi BPR yang assetnya mencapai 250 milyar, “itu indikatornya berdasarkan laporan atau publikasi yang dilakukan dalam 3 bulan sekali sehingga posisi BPR dapat diketahui kinerja keuangan BPR Kuningan dinyatakan sehat,” kata Direktur PD.BPR Kabupaten Kuningan Dodo Warda.
Itu semua berkat kerja keras Ibu Direktur Litiawati, lanjut Dodo panggilan akrabnya, Dodo Warda, Dodo kini baru satu pekan menduduki posisi Direktur BPR setelah di lantik oleh Bupati H, Acep Purnama menggantikan Litiawati yang memasuki masa pensiun. Tantangan yang harus dihadapai oleh Dodo lumayan berat, selain bertahan dari kondisi sehat BPR juga harus mengembangkan dengan berbagai terobosan untuk meneratas keperingkat tinggi lagi.
Selama ini BPR mengelola dana asyarakat berupa tabungan, deposito, an dana pinjaman kesprogram dengan Bank umum, ada juga dana dari BPR luar Kabupaten Kuningan. Di BPR tidak ada suntikan dari pemerintah.
Menyinggung bagaimana solusi adanya kendala terkait dengan kredit macet di kalangan PNS? “sekarang sudah hampir selesai sebagian, terkait dengan penjaminan kredit PNS bermasalah karena BPR mengeluarkanskim kredit sertifikasi di mungkinkan juga untuk bisa ipasilitasi penjaminan sertifikasi skim kredit, dan selain skim kredit juga ada potongan gaji, ”jelasnya.
Yang sekarang itu memang lagi pyur di akses oleh BJB, lanjut Dodo, untuk yang bersertifikasi BPR dengan BJB berbagi segment, untuk yang bersertifikasi tu diakses oleh BPR, jadi untuk kredit PNS sangat membantu dengan adanya tambahan penghasilan di luar gaji yaitu sertifikasi sehingga mendukung untuk dijadikan kredit take over.
Terkait dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR belm masuk ke BPR karena KUR masih di bawah Bank umum, tetapi BPR akan mencanangkan pemberian fasilitas kredit dengan struktur seperti KUR cuman bunga pinjamannya sistim konfensasi karena mendapat subsidi dari pemda, ini sala hsatu program BPR yang akan di lansir.
Selain itu Pemda juga membantu pengembangan BPR dari sistem penangan DD ADD yang kemudian akan di kembangkan dengan adanya kreativitas kaum ibu ibu di desa yang mempunyai program usaha masyarakat desa, karena BPR harus berkembang bersama masyarakat, selain itu juga BPR berencana akan membuka unit unit BPR di daerah yang belum terjangkau, sekarang dapat dilayani dengan mobil Kas, pungkasnya.
