Ketua GPHN RI Sebut KPK Tak Berdaya : Ada KPK Tapi Korupsi Makin Menggurita

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Jeky

Koran SINAR PAGI, Sumedang,- Penggiat anti korupsi dari Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI) Madun Haryadi secara tegas mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap nya “kendor” tak sesuai yang diharapkan rakyat Indonesia, pasalnya banyak perkara korupsi yang “tak jelas” di KPK padahal menurut nya hal itu mestinya cepat dituntaskan oleh KPK agar masyarakat dapat informasi yang jelas.

“Sebut saja kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Propinsi Banten yang melibatkan Rano Karno, itu kan jelas – jelas kasus nya terang benderang “, ujar Madun Haryadi, saat jumpa pers dan buka bersama dengan wartawan di RM Sawargi Karapyak Jalan Baypass Sumedang, Sabtu, (25/5/19).

Dikatakan Madun, didalam fakta persidangan Pengadilan Tipikor Alkes padaTahun Anggaran 2012, Rano di persidangan disebut – sebut menerima kucuran dana dari proyek pengadaan Alkes tersebut, tapi buktinya KPK tak berdaya, malah Rano Karno kini melenggang masuk senayan terpilih jadi anggota DPR RI,

“Ini kan benar – benar luar biasa, masa seorang Rano Karno yang jelas – jelas disebut di persidangan Tipikor oleh Tubagus Chaeri Wardana adiknya Ratu Atut dapat kucuran Rp 700 juta dari korupsi pengadaan Alkes di tahun anggaran 2012, tapi hingga kini dia tetap bebas, malah melenggang masuk senayan”, tegas nya.

Selain itu, jelas Madun, banyak lagi kasus korupsi yang di tangani KPK tak ditindak lanjuti, karena menurut Madun penanganan kasus di KPK terlalu sarat dengan kepentingan,

“Bila kasus yang dilaporkan ada kepentingannya maka langsung ditangani tapi bila kasus tidak ada kepentingannya maka KPK akan mengabaikanya”, jelas nya.

“Saya dan masyarakat lainya tentu sudah banyak yang melaporkan korupsi ke KPK, tapi diantaranya banyak yang lama belum ditindak lanjuti, karena kasus tersebut tidak ada kepentingannya, tapi bila laporan korupsi yang ada kepentinganya maka KPK akan cepat menanganinya”, ucap Ketua Umum GPHN RI tersebut.

Seperti, kasus di Sumedang pun yang beberapa waktu lalu sempat mencuat, dengan adanya pengusaha Sumedang yang kena OTT KPK di Jakarta, kasus itu hingga kini, menurut Madun tidak berkembang.

“Mestinya bila dikembangkan, kasus itu tidak tertutup kemungkinan pejabat Sumedang pun ada yang terkait, kan semua data dari Dinas PUPR dan Dinas Perkim sudah diangkut semua oleh KPK”, jelas nya.

Selain itu, kasus itupun menyasar anggota DPRD Sumedang, hingga diambilnya dokumen – dokumen penting, tapi kan hingga kini kasus nya seolah ” diam”,

“Padahal bila diaderah lain, ada anggota DPRD saja yang terima uang Rp 5 juta mereka sudah masuk penjara, tapi kan di Sumedang masih aman – aman saja”, ujar nya

Dengan menyebut fakta – fakta diatas juga masih ada kasus – kasus lainya, Madun Haryadi menilai bila KPK kini tak berdaya,

“Ada KPK tapi faktanya korupsi makin menggurita”, tandas nya

Hingga berita ini ditanyangkan belum ada tanggapan dari komisi anti rasuah Indonesi ini.

Pos terkait

banner 468x60