Bawaslu & KPU Kuningan Jawab Beberapa Pertanyaan Pers

Pewarta: Maman Kartiwa

Koran SINAR PAGI (Kuningan)-, Perihal hasil Pilpres dan Pileg, KPU Kabupaten Kuningan belum mengeluarakan TAP Kemenangan

Keputusan hasil rapat Pleno tingkat Kabupaten Kuningan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara beserta pemilih anggota DPRD Kabupaten Kuningan tahun 2019 masih bersandar kepada SK KPU No 68 tahun 2019 pertanggal 30 april 2019, yaitu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tanggal 28 hingga 30 april 2019 di Hotel Horison. Di perjalan pasca penetapan rapat pleno rekap suara, ada pihak yang mengajukan laporan kepada Bawaslu  Kabupaten Kuningan dengan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi.

Secara prosedur pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten Kuningan sudah sesuai dengan prosedur, terbukti setelah pembukaan dibacakan tatib Sidang Pleno. “Dan saya sebagai pimpinan sidang Pleno pada saat itu saya, mengcoment waktu kepada Ketua Bawaslu, rapat pleno sesuai dengan prosedur, itu respon Ketua Bawaslu Pak Ondin, rapat pleno sudah sesuai prosedur tetapi dengan ketentuan memperhatikan prinsif kehati hatian, kecermartan dan ketelitian,” beber Asep Ketua KPU dalam keterangan persnya.

Artinya dalam kontek pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten Kuningan sudah tidak ada masalah, lalu muncul pelaporan ada selisih suara dan laporan itu ditindaklanjut pemanggilan dengan rekomendasi Bawaslu. Hanya saja pada saat itu prosesnya kami sedang dalam keadaan posisi bertugas karena kami menjadi bagian dalam rapat pleno tingkat propinsi.

Pada tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul  10-11 WIB han setelah KPU menyampaikan laporan lengkap DB 1 Kabupaten Kuningan. Lalu komisioner Bawaslu Kabupaten Kuningan Abdul Zalil meminta pendapat terkait adanya laporan dari caleg partai Gerindra, kepada Bawaslu Provinsi diantaranya untuk proses penangan dan sanding data. Pimpinan rapat pleno saat itu memerintahkan agar persoalan ini diselesaikan di tingkat Kabupaten, sebab berkaitan dengan DPRD Kabupaten tahapannya ada di tingkat Kabupaten,

Setelah itu ada arahan dari KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan mengluarkan superpisi dalam proses ini, tetapi kemudian tanggal 10 kami menerima panggilan dari Bawaslu Kabupaten Kuningan No 090 perihal penyelesaian pelanggaran administrsasi acara cepat. Tetapi ketika itu posisi kami sedang berada di Bandung otomatis tidak bisa dilaksanakan, maka karena tidak bisa dilaksanakan sehingga tidak ada proses sesuai surat tersebut.

Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB keluarlah rekomendasi Bawaslu propinsi jawa barat dalam rapat forum pleno, bawaslu Kabupaten Kuningan harus sudah ada di kuningan, kemudian dituangkan dalam surat No 100/Bawasluprop. JB/PN/V/2019 tentang rekomendasi surat kepada KPU propinsi Jawa Barat agar memerintahkan KPU Kabupaten Kuningan untuk melakukan sanding data di KPU Kabupaten kuningan, dan hasilnya dilaporkan, bahwa KPU Kabupaten Kuningan telah melaksanakan sesuai perintah KPU Jawa Barat.

Utusan Bawaslu Kuningan A Jalil tidak membantah adanya pengaduan, apa yang dikatakn ketua KPU itu betul, lalu apa yang ditanyakan rekan-rekan, kenapa pelaksanaan acara sidang cepatnya di Bandung sebetulnya itu hanya teknis saja. Muara permasalahannya dari administratif bukan data hasil usulan dari provinsi tetapi atas dasar laporang di Kuningan juga. “Saya tegaskan bahwa hasil pleno dari tingkat Kabupaten tidak dibahas lagi di pleno  tingkat provinsi,” pungkasnya

(11)