Pewarta: Liputan Khusus
Koran SINAR PAGI, Bandung,- Selasa (14/05/2019). Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat terus berupaya mencari solusi terkait banjir yang melanda wilayah Bandung Selatan, meliputi Baleendah, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Majalaya, Banjaran dan sekitarnya.
Meski danau retensi Cieunteung telah dioperasikan, upaya pengerukan sungai, optimalisasi DAS, revitalisasi melalui program citarum harum, tetap tidak mampu menampung debit volume air yang besar. Sehingga banjir seolah menjadi tradisi saat musim hujan tiba.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan hidup dan CSR, Kadin Jawa Barat, Ir. Doni, (DMK), mengatakan, efektifitas revitalasasi perlu ada kajian kembali agar keseimbangan lingkungan dapat terjaga.
“Penyodetan sungai citarum yang pernah dilakukan oleh pemerintah orde baru saat itu, sebenarnya tidak optimal, buktinya banjir justru lebih besar, ini yang perlu dikaji ulang,” katanya.
Memang tidak bisa dipungkiri, kata dia. Banyak faktor penyebab banjir, seperti pembangunan yang demikian pesat di wilayah selatan, alih fungi lahan serta budaya buang sampah sembarang. Hal ini justru perlu mendapat perhatian. Ungkap Doni pada awak media Koran SINAR PAGI,Selasa (14/05/2019).
Menurutnya, Saat ini ada 14 titik sungai mati (ouxbouw) yang tidak berfungsi akibat penyodetan. Mulai dari KM 50 Cibarangbang hingga waduk saguling.
“Kalau saja 14 titik sungai yang mati dijadikan sungai retensi, berapa juta kubik volume yang bisa ditampung ?, dengan estimasi rasional rata-rata luas tiap sungai hampir 9 hektar. Mengapa pemerintah tidak berpikir demikian?,” tandas dia.
Masih kata dia, pihaknya sebagai aktifis lingkungan hidup bersama Ormas, Akademisi, Mahasiswa, selalu terlibat dalam setiap penanganan di lapangan.
“Saat ini, kita telah membentuk PEP-C (Penanganan Edukasi Pelestarian Citarum), dan kegiatan ini melibatkan akademisi (Unpad) sebagai bentuk konsekuensi kami untuk mendukung program pemerintah,” katanya.
Doni berharap, paparan ide yang pernah disampaikan ke PBB, beberapa waktu lalu bersama Menko Maritim, Kodam III siliwangi, Pemprov Jabar perihal sungai retensi dapat terlaksana dan diterima semua pihak.
“Menko Maritim menargetkan waktu tujuh tahun untuk revitalisasi, dengan pagu anggaran yang begitu besar, tentunya harus tepat sasaran dan ada hasil yang signifikan,” pungkas dia.
Informasi yang diterima redaksi, dari sumber yang valid. Pagu anggaran yang dipersiapkan oleh PBB dalam program revitalisasi mencapai 41 triliun. Dana dikucurkan secara bertahap dengan kurun waktu selama 7 tahun. Sungguh nilai yang fantastis, dan saat ini pihak Pemprov Jawa Barat telah menerima bantuan sebesar 650 Milliar.***
