Pemberhentian Pejabat RW di Desa Cibiuk Kaler Kangkangi Aturan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kabupaten Garut,- Beberapa pejabat Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) diberhentikan tanpa alasan yang sah oleh Kepala Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, sehingga dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian dikatakan Mulyono, mantan Ketua RW 09 Desa Cibiuk Kaler.

Menurutnya, kemenangan dirinya pada pemilihan RW, berdasarkan pemilihan yang sah pada Desember tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak di Desa Cibiuk Kaler, sesuai surat penerbitan Kepala Desa Cibiuk, Enggis Ernawan dengan nomor surat 005/11-DS/x2015, tandasnya.

Ironisnya sebelum masa jabatan RW habis, kepala desa Cibiuk Kaler tengah memberhentikan beberapa ketua RW hasil pemelihan masyarakat, tanpa didukung alasan yang obyektif.

“Kepala desa memberhentikan beberapa RW hanya dengan lisan, bahwa ketua RW habis masa jabatannya.Dan kini ketua RW diangkat tak melalui pemilihan seperti biasa oleh warga, hanya ditunjuk langsung oleh kades Enggis Ernawan,” ucap Mulyono.

Mulyono tegaskan beberapa ketua RW yang diberhentikan secara tidak jelas, sebanyak 7 RW yang dari awal hasil pemilihan yang sah, dan tak pernah diberikan SK pengangkatan ketua RW hingga diberhentikan dan ada RW yang diangkat BPD tanpa musyawarah
Lebih lanjut Mulyono katakan bahwa dana insentifpun diberikan terhadap RW dan RT yang ditunjuk oleh kepala desa, bukan hasil pemilihan musyawarah.

Dia menjelaskan dasar hukum yang dilanggar oleh Kepala desa terkait pemberhentian kepala desa yang sah berdasarkan Perda No.6 tahun 2008 tentang lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan Bab IV pasal 8, jenis lembaga kemasyarakatam, Bab II pasal 3, 6 dan pasal 8 , yakni Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat salahsatunya RT dan RW, jabatan RT dan RW memegang jabatan selama 5 tahun sejak terhitung ditetapkan.

Dirinya berpendapat Kades Cibiuk Kaler telah melakukan kesewenangannya dalam pengambilan keputusa/ kebijakan telah memberhentikan beberapa ketua RW dan RT bahkan secara lisan yang tanpa didukung dengan aturan yang berlaku, hingga penggantinyapun tanpa pemilihan warga.

Mulyono berharap, Bupati Garut agar memberikan sanksi berat dan tegas serta adil yang tak terlalu lama terhadap Kepala Desa Cibiuk Kaler atas tindakan dan perbuatannya tersebut dan diminta mengembalikan hak-hak terhadap ketua RW dan RT yang telah diberhentikan secara lisan, yang pemilihannya hasil yang sah yang masa jabatannya belum selesai (berakhir), pungkasnya.

Pos terkait

banner 468x60