Bantuan Gubernur Sudah Mulai Cair Ke Desa

Pewarta: Dwi/Andi

Koran SINAR PAGI (Bandung Barat)-, Program bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Jawa Barat naik pada tahun 2019. Yang awalnya Rp.115 juta menjadi Rp.127 juta. Bantuan ini sudah mulai dicairkan oleh pemerintah desa.

Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi menjelaskan program lanjutan dari gubernur yang sebelumnya dilanjut Gubernur Ridwan Kamil. Anggaran bantuan keuangan menjadi  127 juta untuk setiap desa se Jawa Barat. Dananya  sudah mulai dicairkan oleh pemerintah desa, seperti di wilayah  Kerawang, Sumedang dan lainnya, jelasnya saat diwawancarai Koransinarpagijuara.com di Lembang (30/4/2019)

Dedi berharap dari pemerintah desa di kabupaten / kota se Jawa Barat segera mencairkan dana tersebut agar bisa lebih cepat dirasakan manfaatnya untuk desa. Dana bantuan itu dialokasikan untuk infakstruktur lingkungan hidup, sapa warga, pemberdayaan ekonomi, dan terwujudnya desa digital melalui bantuan hibah berupa Smart Phone untuk fasilitas ketua RW.

Dedi menegaskan semuanya sudah jelas dengan adanya juknis tentang pengadaan barangnya, silahkan membeli masing sesuai harga dan kapasitas. Agar nanti saling terhubung RW ke lembaga desa, pemerintah desa dan Gubernur dalam program sapa warga.

Disisi lain, Kepala Desa Gudang Kahuripan Lembang, Agus Karyana mengungkapkan ada kabar bantuan ini sudah mulai dicairkan setelah Pilpres. Pemerintah desa menunggu arahan dari DPMD kabupaten Bandung Barat. Dan saat ini profosal sudah masuk siskedes online, insha alloh program gubernur ini manfaat. Dengan kecanggihan IT dapat lebih luas mempromosikan potensi desa karena terakses semua pihak. Ini program yang mengarahkan pengurus RW untuk menguasai teknologi.

Agus merincikan tentang dana bantuan dari gubernur itu bisa dipakai untuk membeli smart phone untuk 15 RW beserta pulsa internet Rp.50 ribu setiap bulannya selama 6 bulan kedepan. Handphonenya sifatnya hibah untuk kegiatan RW. Dan sisa dari bantuan itu nantinya untuk pembangunan jalan gang.

Agus sangat setuju kegiatan masyarakat di desanya dilaporkan ke gubernur. Sebagai bentuk kemajuan kesinergisan antara pemerintah desa dan gubernurnya. Ini juga menjadi wujud pengawasan program pemerintah yang masuk kedesa.

(350)