Tenaga Kerja Asing Harus Mematuhi Perda Kota Medan No.2 Tahun 2017

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B pada Sosialisasi ke-VIII (delapan) memperkenalkan kepada masyarakat Jalan Seser, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan memberitahukan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Sabtu (13/04/19).

Anggota Komisi B DPRD Kota Medan ini mengatakan, orang asing yang ingin bekerja di Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan dan ada Perda yang mengatur untuk mendapatkan APBD kota Medan, sebab, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diberikan, maka bagaimana kesejahteraan masyarakat Kota Medan akan diberikan untuk kesejahteraan rakyat.

Contohnya, kita ingin memberikan bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat, darimana itu didapatkan, tentunya dari retribusi-retribusi yang kita ambil. Ini salah satu contoh dimana retribusi izin mempekerjakan orang asing ini selamanya diterima di pusat (Jakarta-red) yaitu orang asing yang bekerja di Indonesia itu mereka harus membayarkan khusus pengurusan IMTA, perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah daerah.

Pada Bab VI (enam) pasal 8 pada Perda Nomor 2 Tahun 2017 ini, terkait struktur dan besarnya tarif retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sudah titetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar US) per orang setiap bulannya.

“Jadi, kalau dia nginap di Indonesia selama satu tahun, tarif retribusinya sebesar USD 1200 (seribu dua ratus dollar US) per orangnya. Bayangkan kalau orang asingnya ada 50 (lima puluh) ribu orang, berapa miliar yang kita dapat, gitu kan. Pendapatan-pendapatan inilah yang perlu kita ketahui,” tegasnya dihadapan ratusan tamu undangan dan Wartawan yang ada dilokasi.

Tambah Wong, banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang berdiri harus diketahui izin tinggal Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.

“Harus diketahui, mereka itu memiliki izin nggak, izin mereka sudah lewat over stay (masa tinggal) nggak, nah, peraturan-peraturan ini kan kita harus paham mengenai perda-perda yang sudah ada ini. Ada juga yang mempekerjakan orang-orang yang gajinya itu dibawah UMR, ada temuan-temuan ini kan gak boleh dan ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang tenaga kerja asing,” cetusnya.

Banyak permasalahan mengenai tenaga kerja asing seperti bulan-bulan sebelumnya yang dihebohkan dengan banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia.

“Untuk itu, perda-perda ini telah kita perbuat, kalau mereka (orang asing-red) masuk selagi mereka membayar retribusi, punya izin resmi, nah itu gak masalah. Yang jadi masalhnya yaitu kalau mereka masuk tak ada izin. Kalau mereka masuk tak ada izin, maka negara kita Indonesia telah dirugikan, retribusinya dimana dan pekerjaan mereka apa kita juga harus tahu,” bilangnya.

Pada Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012, tnaga kerja asing tidak boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Dengan mengacu kepada ; Pasal 46 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing; peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

“Pada tanggal 29 Februari 2012 lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H.A.Muhaimin Iskandar memutuskan, jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja dari luar negeri (asing),” sebut Politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD kota Medan ini.

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri, ada 19 jabatan yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing. Berikut adalah daftar jabatan-jabatan tersebut,
1. Direktur Personalia (Personnel Director),
2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager),
3.Manajer Personalia (Human Resource Manager),
4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor),
5.Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor),
6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor),
7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor),
8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator),
9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer),
10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist),
11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist),
12. Penasehat Karir (Career Advisor),
13. Penasehat tenaga Kerja (Job Advisor),
14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling),
15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator),
16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator),
17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer),
18. Analis Jabatan (Job Analyst),
19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

Dari pantauan dilokasi, hanya dihadiri perwakilan dari Kelurahan Sidorejo Hilir (Suyetno dan M.Harvinsyah.R.Harahap), sementara itu, yang sangat disayangkan tidak hadirnya dinas-dinas terkait yang sudah diundang, seperti Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

(5)