Tiga Anggota DPRD Medan Belum Lapor LHKPN

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI,Kota Medan,- Setelah menutup batas waktu pelaporan (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) LHKPN pada 31 Maret 2019 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasi tingkat kepatuhan penyelenggara negara baik lembaga eksekutif, Legislatif maupun Badan Usaha Milik Negara.

Dari data yang dirilis Senin (08/04/19) sekira Pukul 12.00 WIB kemarin, KPK mencatat masih adanya ketidakpatuhan melaporkan perkembangan harta kekayaan sepanjang tahun 2018.

Data KPK dilaman http//elhkpn.kpk.go.id, menyebutkan, lembaga Anti rasuah tersebut menerima 47 laporan LHKPN DPRD Medan dari jumlah 50 Anggota DPRD Medan saat ini. Meski demikian tingkat kepatuhannya merupakan salah satu yang tertinggi, dengan persentase mencapai 94,00 persen.

Dalam laman tersebut, KPK mencatat ada tiga anggota legislatif tingkat II Kota Medan yang belum melaporkan LHKPN, ketiganya masing-masing berasal dari PAN (1 orang), Hanura (1 orang) dan PKS (1 orang).

Kendati demikian, LHKPN Anggota DPRD Medan masih kalah dibanding DPRD Pakpak Bharat, DPRD Humbang Hasundutan, DPRD Tanjungbalai, DPRD Sibolga, DPRD Gunungsitoli dan DPRD Tapanuli Selatan.

Keenam lembaga legislatif tingkat II tersebut berhasil meraih tingkat kepatuhan mencapai 100 persen.

Yang paling menyedihkan ialah, tak satupun Anggota DPRD Tebingtinggi melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Tingkat kepatuhan DPRD Tebingtinggi 0 persen, diikuti DPRD Nias dan DPRD Labura yang sama sama tak mematuhi KPK, alias 0 persen.

Pos terkait

banner 468x60