PTSL Diduga Jadi Bancakan Oknum Kepala Desa

Pewarta : Kurniawan T
Koran SINAR PAGI, Kab.Bandung,- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Desa/ Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat.

Selain itu,  juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya.

Penyelenggaraan PTSL juga dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program.

Dalam hal ini Program Nasional (Prona) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam melayani masyarakatnya yang kurang mampu dalam pembiayaan sertipikat tanah, selain itu juga dapat mengetahui bidang-bidang tanah yang bermasalah atau tidak.

Dasar hukum dari PTSL sendiri diantarnya ialah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Namun, ironis nya pakta dilapangan dari hasil investigasi Tim liputan di beberapa wilayah program tersebut banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pembiayaan PTSL yang seharusnya hanya RP. 150 ribu, menjadi Rp.1- 2,5 juta pada setiap pengurusan PTSL.

Hal tersebut juga terjadi di Desa Panocokan kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung , Warga yang ingin mengurus tanahnya di pungut uang bervariasi antara 1 juta hingga Rp.2,5 juta oleh oknum pejabat Desa yang di perintahkan oleh kepala Desa, Dari sumber yang dapat dipercaya dan tidak mau disebutkan namanya, dirinya mengaku dimintai uang untuk mengurus tanah oleh oknum Pegawai Desa

“Kalau variatif sih saya bilang gak, standarnya mentok gak bisa nego 2 juta, itu pun kita disisihkan kecuali ada uang tambahan Rp.500 ribu sampai Rp.1 juta,” kata seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya,, dari beberapa narasumber yang ada di Desa panyocokan bahkan sampai ada yang menjual perhiasan .

Ia juga prihatin atas apa yang terjadi di Desa Panocokan karena program yang seharusnya pro rakyat tersebut malah dijadikan ajang mencari keuntungan individu atau golongan. Pengurusan tanah AJB dan Girik dikenakan wajib Rp.2 juta,

Atas kejadian tersebut, Ketua LSM SIMPATIK (Suara Informasi Masyarakat Pemantau Korupsi) Ruslan juga mengatakan menghadapi dilema terkait dengan program Bebas Korupsi yang sudah di canangkan.

Dugaan pungli yang di lakukan oleh oknum pejabat tersebut akan mencoreng program pro rakyat dan wilayah bebas korupsi yang memang di galakan pemerintah pusat. Kabupaten Bandung mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sementara itu, Kades Panyocokan, Asep Dadi saat akan di konfirmasi awak media susah ditemui, Beberapa kali wartawan mencoba konfirmasi terkait hal tersebut tidak membuahkan hasil bahkan terkesan tertutup dan sllu menghindar.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Bandung mengakui bahwa ada pungutan dalam pengurusan setiap berkas, namun pungutan tersebut hanya sebesar Rp.150 ribu saja.

“Dana itu untuk persiapan proses berkas, sesuai dengan perwal yang sudah ditentukan. Namun jika kemudian ada pungutan di masyarakat yang nilainya mencapai Rp.1 hingga Rp.2 juta, itu diluar kewenangan kami,” katanya.

Ia kembali menambahkan bahwa BPN tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap dugaan pungli yang di duga dilakukan oleh oknum pejabat dalam pengurusan PTSL, kecuali ia adalah pegawai BPN.

“Kami hanya bertindak jika petugas BPN yang melakukan pungutan itu. Namun, jika yamg memungut adalah oknum pengurus RT atau RW, silahkan masyarakat melakukan musyawarah dengan pihak Desa setempat jika keberatan, atau melapor kepada pihak kepolisian,” pungkasnya.

(46)