Petani Penesak Berharap Presiden Membantu Selesaikan Konflik Dengan PTPN VII Cinta Manis

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Tim

Koran SINAR PAGI, Ogan Ilir,- Mendengar rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Ogan Ilir, petani Penesak berharap bisa diberi kesempatan bertemu langsung sekaligus menyampaikan aspirasi untuk meminta penyelesaian konflik dengan pihak Ptpn7 yang tak kunjung selesai sejak 36 tahun lalu.

Menurut Emilia, perwakilan warga Penesak, PTPN VII Cinta Manis sudah merampas tanah/lahan warga sejak tahun 1982 seluas kurang lebih lebih 20.000 Ha yang tersebar di 22 desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Disebutkan, tahun 1995 dikeluarkan HGU untuk PTPN VII Cinta Manis atas tanah seluas 6.500 Ha. Belum selesai permasalahan yang dihadapi warga akibat konflik agraria yang ditimbulkan oleh PTPN VII tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menambah persoalan dengan kembali menerbitkan HGU yang kedua untum lahan seluas 8.8666,75 Ha di tahun 2016.

“Konflik antara masyarakat petani dengan PTPN VII Cinta Manis merupakan konflik agraria berkepanjangan dan berlarut – larut sejak tahun 1982 yang hingga kini tidak ada kejelasan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat,” ucap Emilia.

Dikatakan Emilia, mayoritas masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah konflik dengan PTPN VII Cinta Manis merupakan masyarakat asli yang telah turun – temurun menguasai dan mengelola tanah tersebut, sebelum terjadinya penggusuran oleh PTPN VII Cinta Manis.

“Dulunya sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani padi, palawija, karet dan nanas. Rata-rata desa di konsesi Cinta Manis sudah ada sejak tahun 1801 pada masa pemerintahan marga, mayoritas adalah Suku Penesak, dengan bukti kepemilikan tanah berupa surat pancung alas yang diterbitkan oleh Pasirah (kepala adat) dan surat pernyataan penguasaan tanah oleh Kerio/Kepala Desa, namun, alas hak tersebut tidak pernah diakui oleh Negara sebagai salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah,” paparnya.

Masih menurut Emil, selama ini penanganan konflik dilakukan dengan pendekatan intimidasi, kekerasan, bahkan kriminalisasi warga dan hanya terpaku pada dokumen – dokumen administratiif tanpa melihat fakta nyata yang dialami masyarakat serta tidak mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat maupun kerentanan masyarakat dalam hal hukum dan administrasi pertanahan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, penyelesaian konflik juga tidak pernah mempertimbangkan berbagai trauma akibat pelanggaran HAM, kekerasan dan kriminalisasi yang dialami masyarakat, laki-laki dan perempuan, serta tidak pernah disertai dengan pemulihan korban, baik secara psikis, sosial, maupun ekonomi.

“Sejak 1982 hingga sekarang konflik Cinta Manis dengan warga 22 Desa, 7 Kecamatan membuat 65 orang pernah di kriminalisasi, 18 orang ditembak (luka), 2 orang cacat fisik, 1 orang alami gangguan jiwa dan 2 orang meninggal dunia (Data Walhi Sumsel),” ungkapnya.

Salah satu yang paling membekas adalah kejadian di tahun 2012, serbuan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Brimob mengakibatkan seorang anak berusia 12 tahun bernama Angga bin Darmawan meninggal dunia karena tertembak oleh aparat, selain itu, 5 orang warga juga mengalami luka-luka (salah satunya perempuan), seorang diantaranya mengalami cacat permanen, dan puluhan perempuan serta anak – anak mengalami trauma.

Penguasaan lahan besar – besaran oleh PTPN VII Cinta Manis telah mengakibatkan masyarakat, kehilangan sumber-sumber kehidupannya, salah satunya akibat mengecilnya wilayah administrasi desa dan mayoritas masyarakat petani tidak lagi memiliki lahan produktif untuk dikelola sehingga terpaksa beralih profesi, menjadi buruh, petani penggarap di lahan orang ataupun menjadi buruh harian lepas di PTPN VII Cinta Manis tanpa upah yang layak, hingga makin menguatkan ketimpangan dan memiskinkan masyarakat, utamanya perempuan.

Status PTPN VII Cinta Manis sebagai BUMN seharusnya tidak menjadi pembenaran bagi pelanggaran hak ataupun tindakan sewenang-wenang demi mencapai keuntungan.

Sejatinya sebagai perusahaan negara (BUMN) lebih bisa melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perempuan dan laki-laki, yang tinggal dan hidup di sekitar perusahaan.

Hadirnya PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir yang diproyeksikan memberikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya, nyatanya malah membuat masyarakat terutama perempuan makin termiskinkan, karena hilangnya sumber kehidupan mereka. 

“Hadirnya PTPN VII Cinta Manis membuat hidup ini makin miskin, dulu sebelum ada PTPN VII Cinta Manis, hidup kami sejahtera karena bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari dari hasil bekebun dan bisa mengambil ikan di sungai, tapi sekarang ini susah hidup ini karena semua harus beli,” kata salah satu petani perempuan Penesak.

Sungai yang dulu bisa dipakai untuk minum, mandi, mencuci dan mengambil ikan, sekarang sudah tidak bisa kami gunakan lagi karena berubah warna dan bau, ini sangat berdampak bagi kehidupan perempuan, imbuhnya.

Upaya perjuangan petani penesak telah ditempuh dalam beberapa perjuangan dengan berbagai cara pada berbagai ranah dan tingkatan, mulai dari lokal, daerah, hingga nasional, untuk mendapatkan tanah mereka kembali.

“Demi mendapatkan tanah kembali, saya sampai ikut aksi jalan kaki, karena saya memikirkan anak cucu ke depan, bila tanah terus dikelola PTPN dan masyarakat dibiarkan menderita seperti ini,” ujarnya.

Pos terkait

banner 468x60