compare and contrast plant and animal cells essay topics for exemplification essay an example of a thesis statement first page of mla paper apa format sample paper word how to cite essay

Ditenggarai 3 Orang Honorer Kemenag Sumedang Jadi Caleg

Pewarta : Jeky

Koran SINAR PAGI, Sumedang,- Tiga orang pegawai pemerintah berstastus honorer yang sudah mendapat uang sertifikasi dillingkungan Kementrian Agama (Kemenag) Sumedang ditenggarai lolos dari pantauan persyaratan calon legislatif (Caleg), hingga ke 3 orang itu kini terdaftar di DCT (Daftar Calon Tetap) KPU Sumedang.

Keterangan itu disampaikan Ketua Panwascam Cimalaka, Dadang Iskandar kepada koransinarpagijuara.com, di kantornya, Sabtu (23/2/19).

Dikatakan Dadang ke 3 honorer itu berinisial, ER, IP, dan UA, semuanya perempuan.

“Untuk ER, berasal dari PAN, dan IP berasal dari PKB, keduanya berada di Dapil 2, dan untuk UA dari partai PPP berada di Dapil 6”, ujarnya.

Jadi dikatakan Dadang, semestinya ke 3 orang honorer itu saat mendaftar caleg di KPU selayaknya mengundurkan diri terlebih dahulu pasalnya mereka sudah dibayar dari uang negara, tapi itu teserah nantinya dari hasil kajian Bawaslu Sumedang.

“Ke tiga honorer itu menurut infornasi sudah mendapat uang sertifikasi, dan uang sertikasi itu sumber nya dari APBN, jadi selayaknya mereka mundur dulu saat daftar caleg karena riskan uang negara dipakai untuk biaya pencalegan, tapi itu terserah dari hasil kajian Bawaslu karena hal itu sudah dilaporkan”, ujarnya.

Dikatakan Dadang lagi, “Sebenarnya temuan itu awalnya merupakan temuan dari Ketua Panwascam Conggeang”, tukasnya.

Tetkait hal itu, Bawaslu Sumedang saat dikonfirmasi melalui Komisionernya Ade Sunarya menyatakan.

“Kami sudah mendapat infor masi terkait itu (3 honorer Kemenag- red), namun kami belum menindak lanjutinya kami perlu melakukan kajian hukum mendalam, juga konsultasi ke Bawaslu Propinsi Jawa Barat, terkait persyaratan bakal calon pada pasal 7 PKPU RI Nomor 20 tahun 2018”, ujarnya.

Namun dikatakan Ade, pihaknya juga tak lepas mengkaji peraturan lainya.

“Selain itu kami juga mengkaji Perundang – Undangan No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, juga Peraruran Badan Pengawas Pemilu RI No.7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu, dan PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota”, ujar nya.

Dan dikatakan Ade, menurutnya, dalam peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tidak ada pasal larangan yang tertulis untuk tenaga honorer.

“Tak ada pasal yang melarang bagi tenaga honorer dalam pendaftaran anggota DPRD di Peraturan KPU No. 20 tahun 2018”, pungkasnya melalui WhattApp.

Sampai berita ini dimuat belum diperoleh keterangan dari pihak Kemenag Sumedang.

(175)