Prof Cecep Darmawan : Pendidikan Gratis Jangan Jadi Konsumsi Politik

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Abi Cris

Koran SINAR PAGI, Majalengka,– Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengatakan, Pendidikan adalah investasi masa depan bagi suatu bangsa. Jika investasinya berhasil maka negaranya akan menuai hasil kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

Menurut dia, dalam mendiskusikan tema pendidikan, nyaris tak akan pernah usai, hal ini diyakini karena masalah Pendidikan merupakan persoalan yang amat komplek dan krusial.

Dari catatan Dinas Pendidikan Jawa Barat (2016) permasalahan Pendidikan di Jawa Barat diantaranya masih terbatasnya daya tampung sekolah dan rendahnya kemampuan pembiayaan pendidikan masyarakat, khususnya ke jenjang pendidikan menengah.

Kedua angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi hanya 19,06%. Lalu rendahnya kemampuan masyarakat untuk pembiayaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi, dan terakhir Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 8,34 pada tahun 2014.

“Masalah-masalah pendidikan ini adalah masalah fundamental pendidikan,” paparnya melalui pers release yang diterima wartawan, Jum’at (28/12/18).

Dikatakan dia, Pendidikan gratis jangan menjadi konsumsi politik yang kenyataannya sulit terwujud. Secara praktika pendidikan terdapat 3 standar pembiayaan pada satuan pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal siswa untuk satu tahun anggaran.

“Ada korelasi yang kuat antara dukungan biaya pendidikan yang besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, maka selayaknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi peran untuk menutupi kebutuhan biaya pendidikan tersebut,” paparnya.

Dikatakan dia, untuk biaya operasional dibebankan kepada pemerintah pusat, biaya inverstasi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara untuk biaya personal siswa atau peserta didik, harus tetap menjadi tanggung jawab orang tua, kecuali bagi peserta didik yang berasal dari kalangan kurang mampu harus mendapat dukungan dari pemerintah.

“Menyangkut pemenuhan standar pembiayaan pendidikan dirasakan masih minimalis. Bantuan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ternyata dilapangan, belum memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pendidikan secara memadai,” paparnya lagi.

Kondisi ini sangat dilematis bagi pihak sekolah yang berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya. “Standar pembiayaan minimal yang dipenuhi dari dana BOS, membuat pihak sekolah harus berupaya sedapat mungkin menekan anggaran pengelolaan pendidikan demi efisiensi,” katanya.

Namun disisi lain, kata dia, pengembangan dan kreatifitas pendidikan membutuhkan anggaran biaya yang cukup signifikan.

Dengan demikian, kebutuhan biaya pendidikan sebenarnya bisa “gratis” setidaknya untuk biaya operasional dan biaya invertasi. Jika pemerintah dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mencerdaskan bangsa dengan daya dukung pembiayaan dari APBN dan APBD yang signifikan .

Terkait target dan sasarannya dalam RPJMD Jawa Barat harus realistis jagan terlalu optimistis dan terkesan utopis yang sulit diwujudkan seperti pada kasus target RLS yang terlalu tinggi tanpa melihat realitas kondisi pendidikan di Jawa Barat.

Pos terkait

banner 468x60