Bupati Tekankan Akuntabilitas Bantuan Hibah Dan Bansos 2018

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Zul

Koran SINAR PAGI, Bojonegoro,-
Pagi ini (29/12) bertempat di Ruang Angling Dharmo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro digelar Acara Rapat Penjelasan Terkait Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pendidikan Swasta Tahun 2018 yang dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Hj.Anna Mu’awanah, Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, Kepala BPKAD Kab.Bojonegoro, Ibnoe Soeyuti, Kepala Bagian Hukum Kab.Bojonegoro Faisol Ahmadi, Kabag Humas dan Protokol Heru Sugiharto dan perwakilan dari Kemenag Bojonegoro.

Acara tersebut dikuti oleh lembaga pendidikan swasta penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial. Kegiatan tersebut tersebut bertujuan untuk kejelasan terkait Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diterimanya.

Dalam laporannya Kepala Dinas Kabupaten Bojonegoro Drs. Hanafi sebagai leading sektor kegiatan tersebut menjelaskan bahwa terkait tidak tersalurkannya anggaran bantuan Hibah dan bantuan Sosial ke beberapa lembaga pendidikan swasta, untuk program Bantuan Penyelenggaraan Penidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dari 967 lembaga ada 16 lembaga yang tidak bisa tersalurkan, sedangkan untuk bantuan hibah dan bantuan sosial bagi lembaga pendidikan tingkat SMA/MA/SMK/SMP/MTS ada 29 lembaga, yang terdiri dari tingkat SMA/MA/SMK sebanyak 16 lembaga dan tingkat SMP/MTS sebanyak 13 lembaga.

Hal tersebut disebabkan antara lain: Kesalahan penulisan nama lembaga, kesalahan Alamat lembaga, udah pernah Mendapatkan Hibah, Sasaran penerima hibah adalah wewenag Provinsi, Sasaran penerima Hibah tidak tercantum dalam SK Bupati

Bupati Bojonegoro Hj.Anna Mu’awanah menyampaikan Dalam mekanisme ketatanegaraan guna mewujudkan iklim pemerintahan yang baik, Akuntabilitas wajib dilaksanakan.

Untuk itu terkait dengan bantuan hibah dan bansos kepada lembaga pendidikan swasta tahun 2018, ada yang beberapa yang tidak bisa tersalurkan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kabupaten Bojonegoro kami telah meminta legal opini dari kejaksaan sebagai pengacara negara dan berbagai kajian, dan sebagai pengacara negara melarang dikarenakan bicara keuangan, waktu, nama lembaga dan tempat adalah sangat berpengaruh kepada Akuntabilitas.

Bupati Anna juga menjelaskan bahwa kita telah merapikan sistem dan tata cara pengelolaan keuangan secara komputerisasi. Oleh karena itu terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Guru Swasta (BPPDGS) sebagi program BOSDA Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang pengelolaannya melalui BPKAD Kab. Bojonegoro, kami telah mengambil langkah meminta Kemenag Bojonegoro untuk memutakhirkan data tapi tidak ada respon dari Kemenag.

Kemudian Bupati Bojonegoro berharap permasalahan ini hari ini dapat terselesaikan dan tidak menjadi polemik, dan segera perbaiki dan validasi data sehingga dapat tercantum dalam Perubahan APBD 2019.

Untuk 2020 pengajuan Bantuan Hibah dan Bansos diajukan sebelum KUAPPAS melalui Musrenbang dan diadakan Bimtek (Bimbingan Teknis) dalam pengajuan program kegiatan, sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Pos terkait

banner 468x60