Pemerintah Kab.Garut Diminta Evaluasi Kinerja 5 Tahun Kebelakang

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,– Pemerintahan Kabupaten Garut baik itu eksekutif maupun legislatif harus bisa mulai merefleksikan dan mengevaluasi kinerjanya 5 tahun kebelakang, lebih kepada hal-hal yang mungkin dianggap remeh seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, disamping pelayanan publik lainnya yang dirasa seolah-olah tidak mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Garut untuk menyelesaikan persoalan yang ada, demikian dikatakan Ketua Sapma Kabupaten Garut, Wing Perwira M.D.

Sebagai organisasi kepemudaan, pihaknya mendorong pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk mampu menjabarkan hasil kerjanya selama 5 tahun sehingga kepercayaan publik terhadap bupati jika memang nanti akan dilantik sebagai bupati terpilih, lalu kepada para anggota legislatif yang mungkin maju lagi sebagai calon dewan pihaknya ingin ada perbaikan yang nyata.

“Jika mengacu kepada peningkatan kualitas, itu menjadi tolak ukur dan harus menjadikan mereka terpacu kinerjanya, karena jika masih ada daerah yang tidak melek huruf artinya pemerintah belum serius menyelesaikannya, kita tahu sendiri kualitas IPM di Kabupaten Garut,” tandasnya, Kamis (20/12/18).

Menurutnya, Garut menduduki peringkat terendah dan sebenarnya daerah tertinggal, namun, untuk berbicara akses Garut itu lebih dekat dibanding Tasikmalaya,

“Ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Garut selama 5 tahun ini memimpin membuat peningkatan yang signifikan,” paparnya.

Kalau berbicara ekonomi, kata Wing lagi, kalau misalkan Pemerintah Kabupaten Garut merasa telah menemukan solusi yang konkrit, kita pasti yang tidak melihat adanya ketimpangan di Kabupaten Garut, dimana berjamuran PKL yang notabene difasilitasi di gedung PKL,

“Mereka masih tidak mau menduduki gedung tersebut karena minat beli masyarakat jika terjadi alih tempat itu seolah-olah turun, artinya daya beli masyarakat juga belum terlalu meningkat,” ucapnya.

Sama halnya berbicara fasilitas kesehatan, bahwa BPJS yang beberapa lalu diketahui buruk pelayanannya, hingga rumah sakit yang masih banyak menunggak hutang, belum lagi BPJS yang belum merata.

Kemudian biaya PDAM yang meningkat, sedangkan di Kabupaten Garut banyak yang belum mendapatkan air bersih, yang harus kita petisi, pemerintah dalam hal ini sama mendorong untuk mereka selalu mengevaluasi dirinya.

Jadi rencananya organisasi kemahasiswaan juga akan melakukan aksi-aksi yang lebih substansial karena pemborosan itu berdampak bentuknya.

“Kita kan memperjuangkan hak rakyat, intinya Pemerintahan Kabupaten Garut ini harus berbenah ketika kita bandingkan dengan Yogyakarta dengan APBD yang sama dengan jumlah penduduk yang sama itu mengalami simpus APBD sedangkan kita mengambil defisit APBD artinya di mana kesalahannya maka dari itu kita kaji bersama kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah tetapi kepala jabat publik yang dibayar dan digaji oleh masyarakat harus sepatutnya memberikan pelayanan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pos terkait

banner 468x60