Sarasehan dan Seminar HAM tahun 2018

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Zul

Koran SINAR PAGI, Bojonegoro,-
Bertempat di pendopo kecamatan Dander diadakan Sarasehan dan Seminar HAM Tahun 2018 dengan tema “Dengan Sarasehan/Seminar HAM Kita Pelihara Harmonisasi Sosial Dalam Upaya Mendorong Kelancaran Dan Pembangunan Untuk Hidup Rukun, Damai Sentosa Dan Makmur”.

Acara yang diadakan selasa (18/12) ini dihadiri juga kepala Inspektoran, Senat Mahasiswa Universitas di Bojonegoro, perangkat desa, dinas P3AKB.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan bahwa HAM penting karena Hak Asasi Manusia yang menjadi Hak kita sejak lahir sampai kita meninggal. HAM berkaitan dengan hak politik, keamanan, kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas. Kita ambil contoh orang dengan HIV dimana di Bojonegoro terdapat 96 kasus, dimana mereka juga memiliki hak untuk mendapat pelayanan.

Kaitannya dalam pembangunan bahwa ujung tombak dalam pembangunan adalah desa. Karena desa memiliki data-data yang dibutuhkan pemkab untk mengambil kebijakan, “Mereka yang berada di daerah pinggiran memiliki hak yang sama dengan penduduk yang berada di kota,”

Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menyampaikan bahwa Bojonegoro rangking ke-3 di Jawa Timur dalam penggunaan DIPA. Perubahan tolak ukurnya dalam bicara HAM adalah pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan. Dimana kita mengambil tenaga honorer dari pegawai magang yang sebelumnya membantu pelayanan kesehatan tanpa di bayar. Kedepan dalam pelayanan kita akan lebih memfokuskan ke daerah-daerah yang masuk ke dalam Ring3 atau daerah terluar di Bojonegoro.

Selain itu juga perlu penguatan institusi vertikal seperti TNI untuk melakukan TMMD atau Baktikarya ke daerah-daerah tersebut.
Kenapa HAM tidak jalan karena demokrasi tidak jalan. Salah satunya adalah tidak jalannya demokrasi di tingkat bawah yang merupakan ujung tombak pelayanan. Di negara-negara miskin jumlah kemiskinannya semakin akut karena demokrasinya tidak jalan. Bojonegoro jumlah kemiskinannya turun 1,48% tahun 2018.

Kami akan mencanangkan angka kemiskinan turun antara 1,5% – 2,5% setiap tahunnya. Karena itu penggunaan anggaran harus tepat guna, tepat sasaran, dan akuntabel. Diharapkan Bojonegoro bisa mengejawantahkan Revolusi Mental Presiden RI yaitu hidup sehat, penggunaan anggaran harus efisien, tepat guna, tepat sasaran,” katanya.

Dalam masalah HAM yang utama adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, akses ekonomi. Salah satu masalah HAM adalah adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Sehingga para kepala desa harus bisa mendata masyarakatnya tanpa memandang mereka.

Untuk meminimalisir kesenjangan HAM baik birokrasi, para politisi (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati dan Wakil Bupati, Walikotan dan Wakil Walikota termasuk kepala desa harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal yang ditopang dengan sumberdaya yang dipilih. Kedepan dalam kegiatan Sarasehan dan Seminar HAM harus diadakan di daerah-daerah yang masuk ring3 (daerah-daerah pinggiran). Karena mereka lebih membutuhkan informasi ini daripada masyarakat yang tinggal di kota.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90