Issue Money Politik, Ini Kata KPUD dan Bawaslu Kabupaten Garut

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- Berbagai upaya dilakukan para calon anggota legislatif agar menang dan terpilih pada Pileg 2019 mendatang, bahkan tak sedikit yang menghalalkan segala cara untuk memuluskan langkahnya meraih ambisi, dan money politik dianggap menjadj salah satu jalan pintas andalan untuk mewujudkannya.

Berkaitan dengan hal ini, untuk mengantisipasi kian maraknya pelanggaran yang dilakukan para caleg saat menjalani tahapan Pileg, KPUD Kab.Garut menggelar sosialisasi Undang – Undang no 17 tahun 2017 pasal 275.

“Sosialisasi dengan sasaran para calon legislative dan juga masyarakat luas ini agar tahapan Pilpres dan Pileg berjalan dengan aman, tertib, jujur dan adil tanpa ekses,” ucap ketua KPUD Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi di aula KPUD Kabupaten Garut, Jumat (26/10/18).

Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Hj.Ipa Hafsiah Yakin

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Hj.Ipa Hafsiah Yakin, mengatakan, jika terjadi money politik bisa dilaporkan oleh warga negara, “Siapa yang bisa melaporkan pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pemilu ?, itu adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih,” paparnya.

Menurutnya, money politik merupakan issue yang sudah lama ada, namun tambahnya, kita tidak boleh bermain dengan opini atau issue saja, tapi harus ada data dan faktanya.

“Sebagai contoh kemarin, di Karangpawitan saat Pikada serentak tersiar kabar ada dugaan money politik, karena kita langsung temukan faktanya, maka di proses di Setragakumdu,” tandasnya.

Di Setradakumdu, kata Ipah, Bawaslu bekerjasama dengan Kejaksaan, Kepolisian, khusus menangani tindak pidana Pemilu, tambahnya.

“Seperti halnya kemarin ada acara tatap muka salah satu calon wakil Presiden di Dodol Picnic, kita hunting, pengawas ditingkat desa hingga ditingkat kecamatan turun dan tidak terjadi money politik atau menjanjikan sesuatu,” pungkasnya.

(39)